Mindblown: a blog about philosophy.

  • Fitur Form 1721-A1 di e-Bupot 21/26 Belum Ada, Ini Kata Kring Pajak

    Fitur Form 1721-A1 di e-Bupot 21/26 Belum Ada, Ini Kata Kring Pajak

    Aplikasi e-bupot 21/26 ternyata belum mengakomodasi pembuatan bukti potong PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap atau pensiunan yang menerima pensiun berkala (formulir 1721-A1). Secara umum, formulir 1721-A1 hanya dibuat pada masa pajak terakhir, yakni masa pajak Desember. Namun, formulir 1721-A1 juga perlu dibuat dalam hal terdapat pegawai tetap yang berhenti bekerja di pertengahan tahun. “Untuk […]

  • Sederet Masalah yang Bakal Muncul Imbas Kenaikan Pajak BBM 10%

    Sederet Masalah yang Bakal Muncul Imbas Kenaikan Pajak BBM 10%

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menaikkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) menjadi 10% melalui penerbitan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Tutuka Ariadji memberikan catatan terhadap kebijakan tersebut. “Dari pemantauan kami […]

  • Pemerintah Pusat Imbau Kanaikan Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Ditunda

    Pemerintah Pusat Imbau Kanaikan Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Ditunda

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menunda kenaikan tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).  Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu pada Pasal 24 Perda DKI Nomor 1 Tahun 2024.   Dalam beleid itu dinyatakan […]

  • MK Tolak Judicial Review Pemisahan DJP dari Kemenkeu, Ini Alasannya

    MK Tolak Judicial Review Pemisahan DJP dari Kemenkeu, Ini Alasannya

    JAKARTA. Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan pengujian materiil atas UU 39/2008 tentang Kementerian Negara sebagai dasar pemisahan Ditjen Pajak (DJP) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan penempatan DJP di bawah Kementerian Keuangan merupakan kebijakan hukum terbuka atau open legal policy. “Hal dimaksud sewaktu-waktu dapat diubah sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada […]

  • ESDM Surati Sri Mulyani & Mendagri Tito Soal Pajak BBM 10%

    ESDM Surati Sri Mulyani & Mendagri Tito Soal Pajak BBM 10%

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersurat ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ihwal penerapan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) di DKI Jakarta dan beberapa daerah lainnya.  Surat yang rencananya dikirim hari ini itu menyoal aspek teknis pelaksanaan, legal berkaitan dengan status wajib pajak dan wajib pungut, serta kriteria tarif […]

Got any book recommendations?


WhatsApp WA only