Mindblown: a blog about philosophy.
-
Tenggat Waktu Repatriasi Harta PPS Sudah Dekat, Ini Pesan Sri Mulyani
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan wajib pajak peserta program pengungkapan sukarela (PPS) untuk segera melakukan repatriasi harta paling lambat 30 September 2022. Sri Mulyani mengatakan wajib pajak wajib merealisasikan komitmen yang telah disampaikan dalam Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH). Terlebih, Ditjen Pajak (DJP) juga akan melakukan pelacakan terhadap wajib pajak yang tidak melakukan komitmen […]
-
Optimalisasi Pajak, Potensi Sarang Burung Walet Perlu Lebih Digali
TANA PASER. Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Kalimantan Timur dan Utara (Kaltimtara) melakukan audiensi ke Pemerintah Kabupaten Paser di Kantor Bupati Paser, Jalan RM. Noto Sunardi, Kec. Tanah Grogot, Kabupaten Paser pada 12 September 2022. Dalam audiensi tersebut, Kepala Kanwil DJP Kaltimtara Max Darmawan banyak berbicara mengenai optimalisasi penerimaan pajak pusat dan pajak daerah. Selain itu, […]
-
Pemeriksa Pajak Bekerja dengan Sistem Klaster, Ternyata Ini Tujuannya
JAKARTA. Pemeriksa pajak dan asisten pemeriksa pajak akan bekerja menggunakan sistem klaster dalam melaksanakan pengujian kepatuhan dan penegakan hukum perpajakan. Skema ini dijalankan bukan tanpa alasan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak (DJP) Neilmaldrin Noor mengatakan sistem klaster akan menciptakan skema tugas yang lebih sistematis. “Hal ini akan memudahkan pelaksanaan pembinaan profesi dan karier […]
-
Pajak Dalam Negeri di Kalsel Dominasi Pemasukan Negara, Setara Rp8,09 Triliun
SAMARINDA. Penerimaan pajak dalam negeri mendominasi pendapatan dan hibah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dengan kontribusi sebesar 85,35 persen atau Rp8,09 triliun dari total realisasi penerimaan kuartal II/2022. Jika diperinci, pendapatan dan hibah Kalsel terdiri dari pajak dalam negeri sebesar 85,35 persen, pajak perdagangan internasional 7,44 persen, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya 6,81 persen dan […]
-
Ingat! Penghasilan dari Sewa Tanah Tidak Dikenai PPh Final PP 23/2018
JAKARTA, Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu dapat dikenai pajak penghasilan bersifat final seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 23/2018. Namun, terdapat penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan tarif PPh final UMKM sebesar 0,5% di antaranya penghasilan dari penyewaan tanah dan/bangunan. Penghasilan dari penyewaan tanah dan/atau […]
Got any book recommendations?
WA only