Ditjen Pajak (DJP) mengingatkan wajib pajak peserta program pengungkapan sukarela (PPS) untuk segera merealisasikan komitmen investasi harta bersih. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Kamis (15/6/2023). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Dwi Astuti mengatakan otoritas mulai mengirimkan email blast sebagai pengingat. Wajib pajak peserta PPS masih memiliki kesempatan hingga […]

Pemerintah sedang mengkaji kebijakan insentif pajak terkait dukungan industri perfilman. Hal ini bertujuan untuk mengurangi ongkos produksi atau promosi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan saat ini pemerintah masih merancang desain insentif yang tepat sektor tersebut bersama dengan kementerian dan lembaga terkait. “Pemerintah sedang mendesain kebijakan untuk mendukung sektor perfilman karena memang kita menganggap sektor tersebut […]

Meskipun status pengusaha kena pajak (PKP) sudah dicabut, Ditjen Pajak (DJP) masih tetap bisa menagih kekurangan bayar PPN terutang hasil pemeriksaan. Misalnya, status PKP dicabut pada April 2022. Kemudian, pada 2023, ada pemeriksaan yang menunjukkan adanya kurang bayar PPN pada November 2021. Kurang bayar PPN tersebut masih dapat ditagih DJP. “Masih bisa ya [ditagih],” tulis […]

Sekretariat Pengadilan Pajak mengatakan persidangan di Pengadilan Pajak secara elektronik melalui e-tax court bersifat terbuka untuk umum. Tim Regulasi/Probis e-Tax Court Aniek Andriani mengatakan walaupun sidang dilakukan secara elektronik, pihak-pihak di luar pemohon banding dan terbanding dapat turut serta menyaksikan persidangan setelah mendapatkan izin dari majelis. “Kalau memang ada pihak yang menyaksikan jalannya persidangan, semua […]

Kehadiranpengadilan pajak elektronik atau e-tax court bakal membuka ruang bagi Pengadilan Pajak untuk menggelar persidangan secara elektronik. Tim Regulasi/Probis e-Tax Court Aniek Andriani mengatakan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak No. KEP-016/PP/2020 memungkinkan sidang dilakukan secara elektronik. Namun, keputusan itu dirilis dalam rangka merespons pandemi Covid-19. “Kalau sekarang itu default-nya sidang tatap muka. Dengan KEP-016/PP/2020, pimpinan merespons kondisi pandemi Covid-19 […]