NEWS
-
DJP Terbitkan Panduan Coretax terkait PIC, Impersonate dan Role Akses
Ditjen Pajak DJP menerbitkan panduan Coretax DJP bagi penanggung jawab (person in charge/PIC, impersonate, dan penambahan role akses bagi wajib pajak badan. Penerbitan panduan Coretax DJP bagi PIC, impersonate, dan penambahan role akses bagi wajib pajak badan tersebut disampaikan DJP melalui media sosial. Dalam keterangan DJP, wajib pajak dapat mengunduh panduan tersebut melalui https://pajak.go.id/reformdjp/coretax. “Jika […]
-
Kelas Menengah India Dapat Potongan Pajak Rp188 Triliun, Siap Pacu Pertumbuhan Ekonomi
Pemerintah India memberikan keringanan pajak sebesar 1 triliun rupee atau sekitar Rp188 triliun (asumsi kurs Rp188 per rupee) kepada konsumen kelas menengah. Insentif itu untuk menopang ekonomi yang melambat karena risiko global yang memburuk. Dilansir dari Bloomberg, Menteri Keuangan India Nirmala Sitharaman menyampaikan kebijakan anggaran kepada anggota parlemen di New Delhi, India pada Sabtu (1/2/2025). […]
-
Acap Dikeluhkan Wajib Pajak, Pengamat Ini Ungkap Kelemahan Sistem Coretax
Aplikasi sistem administrasi pajak Coretax yang menelan anggaran masih sering dikeluhkan wajib pajak. Coretax dinilai tak berjalan maksimal akibat adanya kelemahan dan kesulitan saat mengakses aplikasi tersebut. Pengamat Teknologi Chairman Communication and Information System Security Research Center (CISSRec), Pratama Pershada mengungkapkan kendala teknis dan operasional dalam penerapan sistem coretax ini. “Gangguan sistem, ketidaksesuaian data, dan […]
-
Penggunaan Anggaran K/L dan TKD Hasil Realokasi Tunggu Pengumuman Kemenkeu
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum bisa membocorkan rincian realokasi anggaran, dari efisiensi belanja kementerian/lembaga (K/L) dan transfer ke daerah (TKD) senilai Rp 306,69 triliun pada 2025. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro menyampaikan, usulan revisi atau efisiensi anggaran K/L dan TKD tersebut bukan pemotongan, tetapi berupa pembintangan anggaran. Ia menambahkan, efisiensi belanja tersebut […]
-
Banyak Penambang Tak Terdaftar, Setoran Pajak MBLB Hanya Rp20,9 Juta
Pemkab Bantul hanya meraup penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) senilai Rp20,9 juta. Padahal, terdapat puluhan tambang pasir di sepanjang Sungai Progo Kabupaten Bantul. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bantul Trisna Manurung mengatakan penerimaan pajak MBLB senilai Rp20,9 juta tersebut berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2024. Dia menilai rendahnya […]
WA only