Mindblown: a blog about philosophy.
-
Pemkot Hapus Denda dan Beri Diskon Tunggakan PBB hingga 50%
Pemerintah Kota Semarang, Jawa Tengah, kembali memberikan pemutihan terkait dengan pajak bumi dan bangunan (PBB) pada awal tahun ini. Program pemutihan itu berupa penghapusan denda serta pengurangan (diskon) tunggakan PBB. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang menyatakan dilaksanakan program ini untuk meringankan beban ekonomi masyarakat yang kesulitan dalam pembayaran PBB. “Bagi yang masih memiliki tunggakan […]
-
Bukti Potong PPh 21 Harus Cantumkan NPWP atau NIK, Tidak Boleh Kosong
Aplikasi e-Bupot 21/26 tidak memungkinkan pemotong pajak untuk untuk membuat bukti potong PPh Pasal 21 atas pemberian penghasilan kepada orang pribadi yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Kalaupun orang pribadi penerima penghasilan memang tidak memiliki NPWP, pemotong pajak harus mencantumkan nomor induk kependudukan (NIK) dari orang pribadi tersebut. “Kolom NIK ini wajib diisi […]
-
Bupot PPh 21 Tetap Dibuat Meski Penghasilan Pegawai di Bawah PTKP
Pemotong pajak tetap harus membuat bukti pemotongan PPh Pasal 21 meskipun jumlah penghasilan pegawai di bawah penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Rabu (24/1/2024). Melalui Pasal 3 ayat (2) PER-2/PJ/2024, DJP memerinci kondisi yang mengharuskan pemotong pajak tetap membuat bupot PPh Pasal 21. Kondisi tersebut […]
-
Penjelasan Lengkap Menko Airlangga soal Insentif Pajak Hiburan Naik 40%-75%
Jakarta. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan skema pelaksanaan pajak hiburan, termasuk sejumlah insentif yang tengah disiapkan pemerintah. Dia bilang, ada dua hal yang bisa meringankan pada pengusaha industri hiburan. Diketahui, pemerintah mulai menerapkan pajak hiburan sebesar 40-75 persen. Besaran kenaikannya diserahkan pada pemerintah daerah masing-masing. Acuan ini ada dalam Pasal 101 Undang-Undang Harmonisasi […]
-
Ekonom: Insentif Pajak Bisnis Hiburan Berisiko Bikin Masalah Baru
Ekonom menilai rencana pemerintah untuk memberikan insentif perpajakan berupa PPh Badan ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 10% bagi pelaku jasa hiburan berisiko mengerek nilai belanja pajak makin buncit. Manajer Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menyampaikan dengan adanya ketentuan insentif fiskal dalam Pasal 101 UU HKPD seharusnya menjadi solusi bagi pengusaha. Dengan demikian, […]
Got any book recommendations?
WA only