NEWS
-
Penerimaan pajak di Jakpus pada 2024 capai Rp97,58 triliun
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Pusat menutirkan bahwa penerimaan pajak di wilayah kerjanya pada 2024 melampaui target yang ditentukan, yakni mencapai Rp97,58 triliun. “Penerimaan pajak selama 2024 mencapai Rp97,58 triliun atau 100,16 persen dari target Rp97,42 triliun,” kata Kepala Kanwil DJP Jakarta Pusat Eddi Wahyudi di Jakarta, Rabu. Menurut dia, untuk pertumbuhan pajak […]
-
Perbaikan Coretax, Ditjen Pajak Klaim Sudah Lebih dari 8 Juta Faktur Terbit
Direktorat Jenderal/Ditjen Pajak Kementerian Keuangan melaporkan terus melakukan perbaikan terhadap sistem inti perpajakan atau Coretax yang sejak awal implementasinya mengalami eror. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Dwi Astuti menyampaikan pihaknya telah melakukan sederet perbaikan sehingga pelayanan penerbitan faktur pajak lebih lancar. Sampai dengan tanggal 21 Januari 2025 pukul 09.00 WIB, wajib pajak […]
-
Faktur yang Ditandatangani Melonjak, Kapasitas Unggah Coretax Naik
Ditjen Pajak (DJP) mengeklaim terus melakukan perbaikan-perbaikan terhadap pengoperasian coretax system. Update perbaikan pada coretax ini menjadi salah satu topik yang diulas media massa pada hari ini, Kamis (23/1/2025). Melalui Keterangan Tertulis KT-04/2025, DJP menjabarkan 5 upaya perbaikan layanan penerbitan faktur pajak yang telah dilakukan oleh otoritas. Pertama, perbaikan modul registrasi untuk impersonate dan passphrase. […]
-
Ditjen Pajak Umumkan Perbaikan Terbaru Sistem Coretax, Ini Rinciannya!
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terus melakukan perbaikan terhadap sistem inti perpajakan atau coretax sejak diluncurkan pada 1 Januari 2025. Salah satunya berkaitan dengan faktur pajak. Berdasarkan siaran pers DJP, Kamis (23/1/2025) sampai dengan tanggal 21 Januari 2025 pukul 09.00 WIB, wajib pajak yang sudah berhasil mendapatkan sertifikat digital/sertifikat elektronik untuk menandatangani faktur pajak […]
-
Pemerintah Atur Pajak Lain Terkait PPN 12%
Pemerintah sedang menggodok Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) untuk mengatur penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) besaran tertentu di era penerapan kebijakan tarif PPN 12%. Penyuluh Pajak Ahli Madya Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemekeu) Yudha Wijaya menyatakan pemerintah tengah mempertimbangkan berbagai aspek agar kebijakan tersebut tetap selaras dengan aturan sebelumnya dan arahan Presiden Prabowo […]
WA only