NEWS
-
Kontribusi Pajak Sektor Ekonomi Digital 2024 Capai Rp 32,32 Triliun, DJP Gali Potensi Pajak Kripto
Hingga 31 Desember 2024, pemerintah mencatat penerimaan pajak dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp 32,32 triliun. Jumlah tersebut berasal dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar Rp 25,35 triliun, pajak kripto sebesar Rp1,09 triliun, pajak fintech (P2P lending) sebesar Rp 3,03 triliun, dan pajak yang dipungut oleh pihak lain atas […]
-
Menkeu: Kebijakan HGBT dongkrak penerimaan pajak hingga Rp65 triliun
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) yang diterapkan sejak 2020 berdampak positif terhadap penerimaan pajak, di mana catatannya naik dari Rp37,16 triliun pada 2020 menjadi Rp65,06 triliun pada 2023. “Kebijakan HGBT dilihat secara komprehensif baik dari aspek korporasi, ekonomi, dan fiskal,” kata Sri Mulyani dalam akun Instagram @smindrawati di […]
-
Realisasi Penerimaan Pajak Kanwil DJP Jakarta Utara Capai 100,29 Persen hingga Akhir 2024
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Utara menghimpun penerimaan pajak sebesar Rp56,91 triliun atau 100,209 persen dari target penerimaan pajak sebesar Rp56,75 triliun hingga 31 Desember 2024. Dengan pencapaian ini, Kanwil DJP Jakarta Utara mencatat empat kali bertururt-turut berhasil melewati target penerimaan pajak yang ditetapkan. Penerimaan Pajak sebesar Rp56,91 triliun tersebut berasal dari […]
-
Penerimaan Pajak Tembus 110 Persen, Ekonomi Jakarta Tumbuh dan Resilien
Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi DKI Jakarta mengadakan Konferensi Pers ALCO Regional Kemenkeu Satu Provinsi DKI Jakarta untuk periode sampai dengan Desember 2024. Tercatat, ekonomi Jakarta tumbuh dan resilien. Konferensi pers dilakukan secara online pada Rabu (22/1/2025) dan dihadiri oleh perwakilan Kementerian Keuangan di DKI Jakarta, perwakilan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Forkopimda, Badan Pusat Statistik […]
-
Banyak Jargon, Ketentuan Pajak Minimum Global Tidak Mudah Diadopsi RI
Kementerian Keuangan Kemenkeu) berpandangan ketentuan pajak minimum global atau global anti base erosion GloBE bukanlah suatu aturan yang mudah diadopsi oleh Indonesia lewat peraturan menteri keuangan PMK. Analis Kebijakan Ahli Madya Badan Kebijakan Fiskal BKF Melani Dewi Astuti mengatakan penyusunan PMK 136/2024 tentang Pengenaan Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional dilaksanakan dengan mengacu pada 6 […]
WA only