Mindblown: a blog about philosophy.
-
Asosiasi Blockchain Khawatir Pajak Kripto Bikin Kalah dengan Asing
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta Pajak Penghasilan (PPh) terhadap perdagangan aset kripto sejak 1 Mei. Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) menilai pajak kripto terlalu cepat dikenakan dan khawatir pajak membuat pedagang kripto lokal kalah saing dengan pedagang luar negeri. “Yang menjadi perhatian kami saat ini ialah tarif pajak PPh dan PPN yang […]
-
Simak! Ini Sederet Provinsi yang Masih Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan
Sebanyak 8 provinsi di Indonesia masih menggulirkan program relaksasi pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Relaksasi PKB yang diberikan di antaranya berupa pembebasan denda PKB atau biasa disebut dengan pemutihan. Seperti diketahui, setiap pemilik kendaraan wajib membayar PKB. Apabila wajib pajak terlambat membayar PKB maka akan dikenakan denda. Melalui program […]
-
Dear Wajib Pajak, Berikut Manfaat Ikut Program PPS dari Ditjen Pajak
Pandemi Covid-19 yang melanda dunia sejak awal 2020 memberi pukulan dahsyat bagi negara-negara dunia. Tak hanya sektor kesehatan, Covid-19 juga berdampak pada sektor lain, mulai dari ekonomi, politik, sosial, hingga pendidikan. Berbagai strategi dan kebijakan pun diambil oleh pemerintah negara-negara dunia untuk mengatasi penyebaran virus SARS-CoV-2, termasuk Indonesia. Pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Eugenius Savaldo mengatakan, selama dua tahun […]
-
Pemerintah Dorong Insentif Pajak Demi Gaet Investor
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan terus mendorong insentif pajak secara terarah dan terukur untuk menarik investor berinvestasi dalam di dalam negeri. “Pemerintah juga akan tetap menyediakan insentif pajak secara terarah dan terukur untuk mendorong pertumbuhan sektor dan industri tertentu sekaligus menarik investasi baru,” ujarnya dalam dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-24 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022, […]
-
DJP Imbau Wajib Pajak Tidak Tunggu 30 Juni untuk Ikut PPS, Ada Apa?
Ditjen Pajak (DJP) meminta wajib pajak untuk tidak menunggu hingga 30 Juni 2022 untuk mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Direktur Peraturan Perpajakan I DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH) disampaikan secara elektronik. Berkaca dari penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan melalui e-filing, wajib pajak perlu mewaspadai penumpukan. “Jangan menunggu akhir-akhir 30 Juni. […]
Got any book recommendations?
WA only