NEWS
-
Perusahaan Asing di Balik Proyek Coretax System
PENGEMBANG Coretax DJP ternyata melibatkan sejumlah perusahaan asing ternama. Merujuk situs resmi Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, konsorsium LG CNS-Qualysoft terpilih sebagai pemenang tender pengadaan Coretax dengan nilai kontrak Rp 1,228 triliun, termasuk pajak. Pengumuman ini disampaikan oleh PT Pricewaterhouse Coopers Consulting Indonesia selaku agen pengadaan. Penetapan pemenang didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 549/KMK.03/2020 tanggal […]
-
Tax Amnesty dan Family Office, Kebijakan Pajak 2025 Pro Kaum Superkaya
Tahun 2025 menjadi tahun yang penuh ironi dalam kebijakan perpajakan di Indonesia. Di tengah meningkatnya ketimpangan ekonomi, pemerintah justru menggulirkan kebijakan yang dianggap pro terhadap orang kaya. Rencana pengampunan pajak alias Tax Amnesy Jilid III dan pembentukan Family Office memicu kritik karena dinilai lebih menguntungkan kelompok superkaya.Dua kebijakan tersebut sekaligus berpotensi menggerus penerimaan negara dan […]
-
Tax Amnesty III Disebut Bakal jadi Isyarat Buruk Bagi Wajib Pajak, Kenapa?
Pengamat pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengkritik rencana pemerintah yang akan kembali menerapkan pengampunan pajak atau tax amnesty. Kebijakan ini dianggap berdampak buruk pada kepatuhan pajak. Pengampunan pajak, menurut dia, akan menjadi sinyal bagi wajib pajak bahwa pengampunan akan terus ada. Wajib pajak bakal meremehkan kepatuhan karena mengantisipasi tax amnesty […]
-
Kemenperin Sebut Ada 25 Provinsi Kasih Keringanan Opsen Pajak
Pungutan opsen pajak sudah mulai berlaku di awal tahun 2025. Meski demikian, banyak kepala daerah yang memberikan keringanan dengan memberikan keringanan terkait opsen pajak kendaraan. Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan (IMATAP) Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Dodiet Prasetyo, menyebutkan ada 25 daerah memberikan keringanan opsen pajak kendaraan. Menurutnya, keringanan yang diberikan ini membantu industri […]
-
Resmi Berlaku 2025, Ini Ketentuan Pajak Minimum Global yang Disahkan Sri Mulyani
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi menerapkan aturan tentang pajak minimum global. Perusahaan multinasional (PMN) akan dikenakan pajak tambahan minimal 15 persen mulai 2025. Ketentuannya tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024 tentang Pengenaan Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional, yang disahkan pada 31 Desember 2024. Mengacu pada pasal 1 beleid tersebut, pajak […]
WA only