NEWS
-
Penting: Lapor SPT Tahunan 2024 Masih Pakai e-Filing, Coretax Baru Berlaku 2025
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi meluncurkan sistem layanan perpajakan terbaru bernama Coretax, yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2025. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi administrasi pajak dan menggantikan penggunaan e-FIN dengan verifikasi melalui email atau nomor telepon terdaftar di portal pajak.go.id. Namun, DJP menegaskan bahwa pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan untuk […]
-
Banyak Negara Sudah Adopsi Pajak Minimum, RI Susun Insentif Alternatif
Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyatakan Indonesia terus bersiap mengadopsi pajak minimum global. Rosan mengatakan pemerintah perlu mendesain ulang kebijakan insentif agar sejalan dengan implementasi Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE). Ketimbang insentif fiskal, pemberian insentif nonfiskal nantinya bakal lebih diutamakan. “Ini masih dalam kajian, dalam diskusi, apa yang kita lakukan, insentif apa yang kita berikan […]
-
Soal Faktur Pajak terkait Kawasan Berikat, DJP Koordinasi dengan LNSW
Ditjen Pajak (DJP) masih berkoordinasi dengan Lembaga National Single Window (LNSW) dalam rangka mendukung pembuatan faktur pajak dengan kode transaksi 07 atas penyerahan menuju kawasan berikat. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Iwan Djuniardi mengatakan faktur pajak dengan kode transaksi 07 saat ini masih belum bisa dibuat melalui skema upload extensible […]
-
Kronologi Kisruh Coretax: Fakta di Balik Sistem Pajak Sering Error dan Penjelasan DJP!
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah meluncurkan sistem administrasi perpajakan terbaru yang disebut Coretax. Sistem ini bertujuan untuk memodernisasi dan menyederhanakan proses perpajakan, memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Meski dirancang untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak, sistem ini masih menghadapi berbagai tantangan teknis yang perlu diperbaiki. Hal ini sejalan dengan keluhan masyarakat […]
-
Kemenperin Usulkan Insentif Berupa Subsidi Pajak Kendaraan Hybrid
Tahun 2025 diperkirakan kinerja industri otomotif menurun karena adanya implementasi kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) serta penerapan opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Karena itu, pemerintah melalui Kemenperin segera menerbitkan regulasi stimulus industri otomotif. Kemenperin berjanji mengusulkan insentif dan relaksasi kebijakan kepada pemangku kepentingan terkait. Beberapa usulan insentif […]
WA only