NEWS
-

Tindak Pidana Pajak 2024, Penyampaian SPT Tidak Benar Paling Banyak
Selama tahap penyidikan atas kasus tindak pidana di bidang perpajakan pada 2024, Ditjen Pajak (DJP) menemukan modus operandi paling banyak ialah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tidak benar. Berdasarkan Laporan Tahunan DJP 2024, terdapat 7 jenis modus operandi tindak pidana di bidang perpajakan dengan total 112 kasus. Dari jumlah tersebut, modus menyampaikan SPT tidak benar mendominasi, […]
-

Penerimaan Pajak Digital Capai Rp43,75 Triliun, Roblox Ditunjuk Pungut PPN PMSE
Hingga 31 Oktober 2025, pemerintah mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp 43,75 triliun, yang berasal dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) Rp 33,88 triliun. Sementara untuk pajak atas aset kripto Rp 1,76 triliun, pajak fintech (peer-to-peer lending) Rp 4,19 triliun, serta pajak yang dipungut pihak lain melalui […]
-

Setoran Pajak Kripto Sentuh Rp 1,76 Triliun hingga Oktober 2025
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) melaporkan penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp 43,75 triliun hingga 31 Oktober 2025. Dari penerimaan pajak ekonomi digital itu, pajak atas aset kripto sumbang Rp 1,76 triliun. “Realisasi Rp 43,75 triliun menegaskan bahwa ekonomi digital telah menjadi salah satu motor penting penerimaan negara,” ujar Direktur Penyuluhan, […]
-

DJP Sampaikan 627 Laporan Gratifikasi pada 2024, Nilainya Hampir Rp1 M
Ditjen Pajak (DJP) telah menyampaikan 627 laporan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang 2024. Jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang sebanyak 491 laporan. Laporan Tahunan DJP 2024 menyatakan taksiran nilai gratifikasi yang dilaporkan tersebut mencapai Rp961,73 juta. Angka tersebut terdiri atas 133 laporan penolakan senilai Rp97,18 juta dan 494 laporan penerimaan senilai Rp864,5 […]
-

Purbaya Ungkap Danantara Minta Keringanan Pajak untuk BUMN
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap bahwa Danantara Indonesia mengajukan keringanan pajak untuk BUMN, salah satunya dalam hal melaksanakan sejumlah aksi korporasi. Permintaan keringanan pajak untuk BUMN disampaikan oleh CEO Danantara Rosan Roeslani kepada Purbaya saat bertemu di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Rabu (3/12/2025). Menurut Purbaya, keringanan pajak kepada pelat merah bisa diberikan untuk […]
WA only