NEWS
-
Akselerasi Industri Kendaraan Listrik Butuh Dukungan Insentif
JAKARTA. Upaya pengembangan kendaraan listrik dari hulu ke hilir diakui memerlukan insentif agar pertumbuhannya bisa kian terakselerasi. Staf Khusus Menteri ESDM Agus Tjahajana mengungkapkan, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi basis produksi baterai listrik global. Merujuk perkembangan yang ada, hingga 2024 mendatang ditargetkan total ada tambahan sekitar 240 ribu ton per tahun pengolahan nikel untuk menghasilkan […]
-
Jaga Penerimaan Pajak, Pengawasan Kepatuhan WP Jadi Fokus Pemerintah
Pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi untuk menjaga penerimaan pajak pada 2023, sekaligus mengantisipasi dampak penurunan harga komoditas. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak Nufransa Wira Sakti menyebut pertumbuhan penerimaan pajak yang tinggi pada 2022 tidak terlepas dari berkah kenaikan harga komoditas global. Namun, kondisi itu tidak bisa selamanya menjadi andalan. “Kita nanti bisa saja […]
-
Pengawasan Bersama WP, Pemda Bisa Dapat Asistensi Penagihan Pajak
JAKARTA, Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memperkuat pengawasan bersama terhadap wajib pajak untuk mengoptimalkan penerimaan. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Senin (10/10/2022). Dirjen Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti mengatakan kerja sama pengawasan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dilakukan dalam bentuk pertukaran data serta informasi perpajakan untuk pengujian […]
-
ESDM: Implementasi Pasar Karbon RI Terganjal Ekonomi yang Belum Stabil – Investasi Hijau
Kementerian ESDM menyebut pasar karbon belum bisa dilaksanakan di Indonesia karena kondisi perekonomian yang belum stabil usai meredanya Pandemi Covid-19. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Rida Mulyana, mengatakan penerapan pasar karbon di Indonesia masih terkendala kondisi keuangan negara yang belum sanggup menunjang implementasi nilai ekonomi karbon atau perdagangan karbon di dalam negeri. Dalam masa percobaan dan […]
-
Kemendagri: Penetapan Target Pajak Daerah 2023 Harus Sesuai UU HKPD
JAKARTA, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memerintahkan kepada pemerintah daerah (pemda) untuk menyusun target penerimaan pajak dan retribusi 2023. Angka target penerimaan tersebut harus sesuai dengan ketentuan Pasal 102 UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Pada pasal tersebut, target pajak daerah dan retribusi daerah harus dianggarkan dengan mempertimbangkan kondisi makroekonomi […]
WA only