NEWS
-
Penjualan Properti Tertekan, Pakar: Insentif PPN DTP Perlu Digulirkan Lagi
Pemerintah dinilai perlu untuk menggulirkan kembali insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti yang berakhir pada September 2022. Direktur Eksekutif Pusat Studi Properti Indonesia (PSPI) Panangian Simanungkalit berpendapat bahwa insentif PPN DTP dapat menjadi sebuah stimulus terhadap penjualan properti yang sampai dengan saat ini masih tertekan. Dia menyebut insentif PPN DTP […]
-
Truss dan Kwarteng akan Bertemu Pengawas Fiskal di Tengah Kekacauan Pasar Keuangan
Perdana Menteri Inggris Liz Truss dan Menteri Keuangan Kwasi Kwarteng akan bertemu dengan kepala pengawas fiskal independen Inggris pada Jumat (30/9) untuk mengatasi kekacauan pasar keuangan akibat rencana pemotongan pajak. Kwarteng meluncurkan serangkaian kebijakan pemotongan pajak yang tidak disertai perkiraan dari Kantor Tanggung Jawab Anggaran (OBR) pada Minggu lalu yang menyebabkan gejolak di pasar keuangan. […]
-
Pajak Tekan Volume Transaksi Kripto Domestik, Begini Kata Asosiasi
JAKARTA, Pemungutan pajak atas transaksi aset kripto dipandang telah menurunkan volume transaksi aset kripto di bursa (exchange) domestik. Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) Teguh Kurniawan Harmanda mencatat volume transaksi aset kripto pada exchange domestik belum mengalami rebound seperti halnya tren volume transaksi aset kripto secara global. Hal ini mengindikasikan para trader telah […]
-
Pemerintah Malaysia Pangkas Tarif PPh Orang Pribadi pada Tahun Depan
KUALA LUMPUR, Pemerintah Malaysia akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) wajib pajak orang pribadi pada 2023. Menteri Keuangan Tengku Zafrul Aziz mengatakan tarif PPh akan dipangkas sebanyak 2% dan menyasar wajib pajak orang pribadi berpenghasilan menengah. Kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat. “Inisiatif ini diharapkan bermanfaat bagi 1 juta wajib pajak,” […]
-
Respons Kemenkeu soal Temuan BPK Terkait Insentif Pajak Bermasalah Rp15,3 Triliun
JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait realisasi insentif dan fasilitas perpajakan sebesar Rp15,3 triliun yang belum sesuai ketentuan. Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menyampaikan, Kemenkeu tengah menindak lanjuti temuan BPK tersebut. “Kami sampaikan bahwa Kemenkeu dalam hal ini DJP (Direktorat Jenderal Pajak) telah melakukan tindak lanjut […]
WA only