Mindblown: a blog about philosophy.
-
Sejumlah Insentif Pajak Temporer Bakal Disetop, Ini Alasan Pemerintah
JAKARTA, Pemerintah menyatakan ada beberapa insentif pajak yang masuk dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Hal ini menjadi pertimbangan pengurangan pemberian insentif temporer. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Senin (17/1/2021). Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu mengisyaratkan tidak diberikannya lagi insentif pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung […]
-
Diskon PPnBM Lanjut, Saham Emiten Pembiayaan Otomotif Bakal Moncer?
JAKARTA – Insentif pajak barang mewah (PPnBM) buat mobil baru bakal turut berdampak ke emiten terkait sektor finansial, mulai dari multifinance, sampai agen pemegang merek (APM) atau perbankan yang memiliki anak usaha di bidang pembiayaan otomotif. Sebagai gambaran, emiten multifinance yang bermain di sektor pembiayaan otomotif paling dominan, antara lain PT Adira Dinamika Multi Finance […]
-
Kemenkeu: Penurunan Kemiskinan Tak Terlepas dari Kerja Keras PEN
Jakarta: Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengungkapkan penurunan persentase dan jumlah penduduk miskin tak terlepas dari kerja keras program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Diharapkan kondisi itu bisa terus turun di masa mendatang. “Upaya pemerintah untuk terus melindungi masyarakat miskin dan rentan yang terdampak pandemi termasuk melalui berbagai program bantuan sosial dalam program PEN,” ujar Febrio, […]
-
Kreativitas Pemerintah: Kunci Pemulihan Ekonomi
Kinerja perekonomian nasional kian menggembirakan. Data-data terbaru yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) mengindikasikan ekonomi di dalam negeri mulai pulih. Indikator ekonomi yang membaik di antaranya perkembangan ekspor dan impor Desember 2021, profil kemiskinan September 2021, dan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk September 2021. Persentase penduduk miskin pada September 2021 berada di level 9,71%, turun 0,43% […]
-
Serupa UU Ciptaker, UU HKPD Izinkan Pemerintah Ubah Tarif Pajak Daerah
JAKARTA, Ketentuan mengenai kewenangan pemerintah pusat untuk mengubah tarif pajak daerah serta mengevaluasi perda tentang pajak daerah pada UU 11/2020 tentang Cipta Kerja dicantumkan kembali di dalam UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Sebagaimana diatur dalam UU HKPD, pemerintah sesuai dengan program prioritas nasional dapat melakukan penyesuaian terhadap kebijakan […]
Got any book recommendations?
WA only