Mindblown: a blog about philosophy.
-
Jangan Panik! Pajak Karbon Belum Tentu Naikkan Tarif Listrik dan BBM
Jakarta: Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan pungutan pajak karbon belum tentu mempengaruhi kenaikan tarif listrik dan bahan bakar minyak (BBM). Sebab, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengatur sektor yang bakal dipajak. “Kalau dari Kemenkeu, sampai 2024 yang akan dikenakan pajak karbon pertama kali adalah pembangkit listrik dari batubara. Nah, ini […]
-
Tentukan Biaya Pinjaman yang Dibebankan Pakai EBITDA, Ini Kata DJP
Kementerian Keuangan sedang menyiapkan ketentuan tentang persentase tertentu dari biaya pinjaman dibandingkan dengan EBITDA untuk keperluan penghitungan pajak. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Rabu (1/12/2021). Sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) UU PPh yang diubah melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), menteri keuangan memiliki kewenangan untuk mengatur batas jumlah biaya […]
-
Soal Biaya Pinjaman yang Dapat Dibebankan, Kemenkeu Siapkan PMK Baru
Kementerian Keuangan sedang menyiapkan ketentuan terkait dengan persentase tertentu dari biaya pinjaman dibandingkan dengan EBITDA untuk keperluan penghitungan pajak. Sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) UU PPh yang diubah dengan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), menteri keuangan memiliki kewenangan untuk mengatur batas jumlah biaya pinjaman yang dapat dibebankan untuk keperluan penghitungan pajak. “Benar, bisa debt to equity […]
-
Kebijakan Pajak 2022 Ditetapkan, PPN Produk Tekstil Bakal Dibebaskan
ACCRA – Pemerintah Ghana menyampaikan rencana anggaran 2022, termasuk berbagai kebijakan perpajakan yang akan diterapkan pada tahun depan, kepada DPR. Menteri Keuangan Ghana Ken Ofori-Atta memaparkan rencana anggaran negara, termasuk di dalamnya mengenai kebijakan perpajakan. Menurutnya, rencana anggaran diarahkan untuk menopang upaya pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. “Untuk mengurangi dampak Covid-19, pemerintah telah mempekerjakan tambahan 38.000 […]
-
Sosialisasi UU HPP, Ditjen Pajak Andalkan Saluran Digital
Ditjen Pajak (DJP) mengandalkan saluran elektronik dalam melaksanakan sosialisasi UU No.7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan forum dan pertemuan online menjadi pilihan utama dalam sosialisasi UU HPP. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya dilakukan pada lingkungan kantor pusat tetapi juga intens melibatkan unit vertikal DJP. “Saat ini [sosialisasi UU […]
Got any book recommendations?
WA only