NEWS
-
DPR Minta Sri Mulyani Jalankan Perintah Prabowo Soal PPN 12%
Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto soal Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12%. “Mudah-mudahan nanti ada hal yang sifatnya formal pemerintahan dan ada sebuah keputusan Perintah Presiden itu dijalankan,” ujar Misbakhun saat berbincang dengan CNBC Indonesia, Senin (23/12/2024) Sri Mulyani sudah mengumumkan kenaikan PPN menjadi […]
-
Jelang Peluncuran, Sri Mulyani Cek Staf yang Lembur Selesaikan Coretax
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengunjungi para staf Ditjen Pajak (DJP) yang tengah mengerjakan pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau coretax administration system (CTAS) pada Minggu sore (22/12/2024). Sri Mulyani mengatakan staf DJP bekerja lembur tanpa jeda untuk menyelesaikan coretax system. Dia menambahkan sistem inti administrasi perpajakan terbaru tersebut bakal diimplementasikan pada 1 Januari 2025. […]
-
Aturan Pengembalian Kelebihan PPN 12% Terbit
Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak Kementrian Keuangan merilis kebijakan baru untuk menangani kasus pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) akibat kesalahan pemungutan tarif. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-01/PJ/2025. Beleid ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keungan (PMK) Nomor 131 Tahun 2024. Merujuk Bab II Pasal 4 tentang Ketentuan Faktur Pajak dalam Masa […]
-
Setoran Pajak 2024 di Bawah Target
Meski penerimaan pajak mencatat shortfall, defisit anggaran negara pada tahun lalu lebih rendah daripada perkiraan Realisasi penerimaan pajak di sepanjang 2024 meleset dari target. Setoran pajak pada tahun lalu lebih rendah dari target alias shortfall, setelah selalu menembus target selama tiga tahun berturut-turut, yakni sejak 2021 hingga 2023. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemkeu), realisasi sementara […]
-
Investasi Saham Kena PPN 12%? Ini Kata Bos OJK
Jakarta. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan terkait kebijakan baru pemerintah terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun ini yang naik menjadi 12%. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Inarno Djajadi mengatakan, kebijakan tersebut juga berdampak pada industri pasar modal. Inarno menjelaskan, meskipun saham bukan merupakan objek pajak, namun […]
WA only