Mindblown: a blog about philosophy.
-
Lawan Penghindaran Pajak, Otoritas Tambah 1.000 Pegawai Hingga 2023
Pemerintah Denmark bakal merekrut 250 pegawai baru di akhir tahun ini. Angka tersebut merupakan bagian dari target penambahan 1.000 pegawai pajak hingga 2023 mendatang untuk memperkuat pengawasan dan pencegahan penghindaran pajak. Rekrutmen atas 250 pegawai baru kali ini menjadi tahap ketiga dari 4 tahap yang disiapkan. Ratusan pegawai tersebut akan dikerahkan untuk memperbaiki penerimaan PPN, […]
-
Laporan OECD: Edukasi Pajak yang Optimal Beri Manfaat Luas bagi Negara
Edukasi wajib pajak yang efektif bisa memberikan manfaat luas bagi wajib pajak secara pribadi, masyarakat secara umum, dan otoritas pajak. Merujuk pada laporan terbaru Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) yang berjudul Building a Tax Culture, Compliance, and Citizenship: A Global Source Book on Taxpayer Education, makin banyak individu yang membayar pajak, makin banyak pula […]
-
Jangan Lupa! Jualan Online Tetap Harus Bayar Pajak
Masih ingat? Pekan lalu jagat dunia maya dihebohkan dengan ‘surat cinta’ dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang ditujukan kepada seorang pelapak online untuk membayar tagihan pajak hingga Rp 35 juta.DJP menyampaikan kegiatan ekonomi yang dilakukan secara daring dan UMKM tidak mengugurkan kewajiban seseorang untuk membayar pajak selagi memenuhi kriteria secara subjektif dan objektif. Oleh karena […]
-
Setoran Pajak Seret, Ridwan Kamil Andalkan Aset Daerah
Pemprov Jawa Barat menggeser prioritas pendapatan asli daerah (PAD) berbasis pajak menjadi optimalisasi aset. Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan pada saat ini kinerja penerimaan pajak daerah masih mengalami tekanan akibat pandemi Covid-19. Oleh karena itu, optimalisasi PAD kini ikut menyertakan komponen aset pemprov seperti tanah dan bangunan. “Pada saat pajak turun maka harus meningkatkan pendapatan […]
-
Komisi III DPRD Kalsel Setuju Kewenangan Pajak Pertambangan Dikendalikan Pemda
Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Selatan (Kalsel) Rosehan mengatakan, pihaknya menyetujui apabila kewenangan pajak dan retribusi pertambangan dikembalikan ke daerah. Menurutnya, jika kewenangan pajak itu dikembalikan ke daerah, maka akan sangat menguntungkan pemerintah daerah (pemda), terutama dari segi Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Kalau menguntungkan kenapa tidak,” imbuh Rosehan seperti dalam siaran […]
Got any book recommendations?