NEWS
-
Wajib Pajak Perlu Tahu, Tindakan DJP Bakal Tergantung Data Risiko Anda
Ditjen Pajak (DJP) terus mengembangkan big data analytics sebagai salah sarana untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Kamis (4/8/2022). Direktur Data dan Infomasi Perpajakan Dasto Ledyanto mengatakan pengembangan big data analytics (BDA) di DJP ditandai dengan diluncurkannya compliance risk management (CRM) dan business […]
-
Dukung Kendaraan Listrik, Berbagai Insentif Fiskal Sudah Disediakan
JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyebut pemerintah telah memberikan berbagai insentif fiskal untuk mendukung pembentukan ekosistem kendaraan listrik. Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kemenperin Taufiek Bawazier mengatakan pemerintah akan terus mendukung investasi kendaraan listrik beserta komponennya. Pemerintah berharap jutaan kendaraan listrik dapat beroperasi pada 2025. “Secara kementerian, kami sudah menyiapkan regulasi secara […]
-
Kemenkeu Juga Lakukan Transformasi Digital, Ini Buktinya
JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) turut melakukan transformasi digital melalui berbagai investasi di bidang infrastruktur dan pembangunan sistem serta perubahan bisnis proses. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), ada terobosan yang disebut core tax dan juga e-filing e-payment untuk membantu wajib pajak lebih mudah dalam melakukan pembayaran kewajiban pajaknya. “Sesudah kita melakukan […]
-
Sri Mulyani Warning Orang Kaya RI yang Ketiban Durian Runtuh
Jakarta – Lonjakan harga komoditas internasional memberikan berkah bak durian runtuh terhadap Indonesia. Tidak hanya bagi negara namun juga bagi kalangan dunia usaha, khususnya di bidang pertambangan dan yang terkait. “Yang sering dikatakan memiliki kemampuan ekonomi, apalagi yang sedang menikmati boom komoditas, mereka harus membayar kewajiban sesuai amanat konstitusi,” ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam […]
-
DJP Ungkap Beda PSE dan PMSE
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang diatur oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berbeda dengan terminologi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang terkait dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmadrin Noor mengungkapkan PSE adalah penyelenggara yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik kepada pengguna sistem elektronik. […]
WA only