Mindblown: a blog about philosophy.
-
Insentif PPbBM &GIIAS Dorong Penjualan Otomotif
JAKARTA. Roda bisnis otomotif Indonesia bakal melaju kencang di pengujung tahun ini. Ada sejumlah faktor yang mendorong penjualan otomotif di kuartal terakhir 2021. Sederet katalis positif itu antara lain kucuran insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) kendaraan, meredanya pandemi Covid-19 hingga program vaksinasi yang begitu masif. Nah, faktor lain yang bakal mendongkrak bisnis otomotif […]
-
Tarik Investasi dengan Ampunan Pajak
Jakarta. Pemerintah akan menggelar Program Pengungkapan Sukarela (PPS) kepada wajib pajak pada 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Agenda pengampunan pajak ini, diklaim bisa menambah aliran investasi ke Indonesia. Pelaksanaan PPS ini tertuang dalam Undang – Undang (UU) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). PPS berlaku bagi wajib pajak alumni peserta Tax Amnesty 2016 […]
-
Pajak Asuransi Bisa Dongkrak Harga Produk
Pelaku masih menunggu aturan resmi soal PPN JAKARTA. Rencana pemungutan pajak terhadap bisnis jasa asuransi yang akan kena Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) Minimal 5% bisa juga berdampak ke konsumen langsung. Meski belum ada hitungan resmi, rencana pengenaan PPN tersebut bisa membuat biaya premi ke konsumen naik Asosiasi Asuransi Umum Indonesia ( AAUI ) […]
-
Bebas Pajak atau Perlindungan UMKM
Di tengah kelesuan kondisi perekonomian nasional imbas pandemi Covid-19, keputusan pemerintah membebaskan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari kewajiban membayar pajak sedikit meniupkan angin segar. Seperti dilaporkan KONTAN edisi 9 Oktober 2021, mulai tahun 2022 nanti bagi para pelaku UMKM dengan omzet di bawah Rp 500 juta per tahun bebas dari pajak penghasilan […]
-
Di UU HPP, Pemerintah Bisa Tunjuk Pihak Lain Buat Pungut Pajak Digital
Jakarta – Pemerintah memasukkan pengaturan pemajakan global dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Pajak global ini terkait transaksi yang terjadi di platform digital lintas negara. Pada pasal 32A, pemerintah berwenang untuk membentuk dan atau melaksanakan perjanjian dan atau kesepakatan di bidang perpajakan dengan pemerintah negara mitra secara bilateral maupun multilateral. “Jadi dalam pasal 32 UU HPP, pemerintah […]
Got any book recommendations?
WA only