Mindblown: a blog about philosophy.
-
PGN Hormati Keputusan Hukum Terkait Perkara Pajak
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) menyatakan bahwa perseroan akan menaati semua keputusan hukum yang berlaku terkait perkara Pajak Pertambahan Nilai (PPN) penjualan gas bumi ke konsumen periode penjualan tahun 2012 hingga 2013. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PGN, Fadjar Harianto Widodo menjelaskan bahwa atas perkara pajak yang melibatkan PGN, perusahaan berkomitmen […]
-
Jatah Insentif Pajak Menipis, Sri Mulyani: Perencanaan Akurat
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan akurasi pemerintah dalam menetapkan pagu insentif pajak pada 2021 jauh lebih baik bila dibanding tahun lalu. Saat ini, realisasi insentif pajak pada program pemulihan ekonomi nasional (PEN) telah mencapai 92% dari pagu insentif pajak yang mencapai Rp62,83 triliun. Hal ini menunjukkan proyeksi pemanfaatan insentif pajak 2021 sudah cukup akurat. […]
-
Penerimaan Pajak dan Bea Cukai Meningkat hingga Agustus, Indikasi Ekonomi Membaik?
JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebutkan ekonomi terindikasi membaik pada kuartal III/2021. Hal itu terindikasi dari penerimaan negara sebesar Rp1.177,6 triliun yang tercatat sampai bulan Agustus 2021. Pendapatan tersebut terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp743,3 triliun atau tumbuh 9,5% (yoy), Kepabeanan dan cukai Rp158 triliun atau tumbuh 30,4%, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak […]
-
Perluas Basis Pajak, DJP Terus Lakukan Pengawasan
Ditjen Pajak (DJP) terus berupaya untuk memperluas basis pajak. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Senin (27/9/2021). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor mengatakan perluas basis pajak salah satunya dilakukan dengan membentuk jabatan fungsional penyuluh pajak serta mengadakan sosialisasi dan penyuluhan. “Ditjen Pajak senantiasa melakukan pengawasan dan […]
-
Insentif Pasal 31E UU PPh Mau Dihapus, DPR Tak Satu Suara
Fraksi-fraksi di Komisi XI DPR RI tak satu suara atas usulan pemerintah yang berencana menghapus Pasal 31E dari UU PPh. Pada Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU KUP, terdapat 4 fraksi yang sejalan dengan pemerintah dalam rencana menghapus Pasal 31E UU PPh melalui RUU KUP. Fraksi yang dimaksud antara lain Fraksi Partai Golkar, PKS, PAN, dan […]
Got any book recommendations?
WA only