Mindblown: a blog about philosophy.
-
PPh Bunga Obligasi Dari BI-SSSS Harus Disetor Sendiri
Peraturan Pemerintah (PP) 91/2021 memuat ketentuan baru mengenai pengenaan PPh final atas bunga obligasi yang diterbitkan melalui BI Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS). Pasal 4 ayat (2) PP 91/2021 menyebutkan bila bunga obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah ditatausahakan melalui BI-SSSS, PPh final atas bunga obligasi dengan tarif sebesar 10% harus disetorkan sendiri oleh penerima penghasilan. “Yang dimaksud […]
-
Reformasi Pajak, Insentif untuk Perusahaan Migas Bakal Dikurangi
Pemerintah Norwegia menyodorkan proposal perubahan rezim perpajakan bagi perusahaan minyak dan gas kepada parlemen. Menteri Keuangan Jan Tore Sanner mengatakan pemerintah akan menghapus beberapa jenis insentif pajak, khususnya pada kegiatan eksplorasi ladang migas. Apabila proposal disetujui parlemen, dosis insentif bagi perusahaan migas akan berkurang. “Perubahan tersebut berarti kondisi pajak akan lebih ketat,” katanya, dikutip pada […]
-
Aset Kemenkeu Lompat Jadi Rp205 T dari Piutang Pajak
Jakarta, CNN Indonesia — Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan aset Kementerian Keuangan meningkat 6,75 persen dari Rp192,21 triliun pada 2019 menjadi Rp205,19 triliun pada 2020. Kenaikan aset terjadi berkat sumbangan piutang perpajakan, cukai, dan pajak. “Kenaikan aset terutama karena ada piutang perpajakan Rp14,21 triliun atau naik 30,65 persen, sedangkan piutang cukai sebesar Rp9,49 triliun dan […]
-
Bakal ada Undang-Undang untuk memproteksi komoditas strategis perkebunan
Komoditas strategis perkebunan yang selama ini berkontribusi terhadap perekonomian nasional akan diproteksi menggunakan payung hukum berupa undang-undang (UU). Harapannya, komoditas-komoditas yang dilindungi tersebut akan lebih berkembang dan terus berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional. “Hingga saat ini masih ada kekosongan hukum yang bisa memproteksi komoditi-komoditi strategis perkebunan kita,” ujar Anggota Komisi IV Firman Subagyo, Jumat […]
-
Pemerintah usulkan 4 skema tarif PPN dari 1% hingga 25%
Pemerintah saat ini tengah mengajukan rencana skema kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terdiri dari empat tarif. Adapun ketentuan yang berlaku saat ini di Indonesia adalah tarif tunggal yakni sebesar 10%. Rencana kebijakan tersebut tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. […]
Got any book recommendations?
WA only