Mindblown: a blog about philosophy.
-
Kejar Reformasi Pajak, DJP Dorong Tax Ratio Indonesia Bisa 14,4 Persen
Merdeka.com – Direktur Peraturan Perpajakan I Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Hestu Yoga Saksama mengatakan, pemerintah melakukan reformasi perpajakan untuk mencapai tax ratio atau rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 14,4 persen. Tax ratio Indonesia saat ini per 2019 sebesar 9,76 persen, yang sudah termasuk pajak, bea cukai, dan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). “Tax […]
-
Perusahaan Merugi Bakal Kena Tarif Pajak Minimum, Begini Skemanya
Liputan6.com, Jakarta – Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus menyatakan, pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan selektif memungut pajak korporasi atau wajib pajak (WP) badan yang merugi dengan skema tarif pajak minimum atau alternative minimum tax (AMT). “AMT menyasar wajib pajak yang merugi bertahun-tahun atau yg marjin laba dibawah rerata sektoral dan ada indikasi […]
-
Begini pandangan Himbara soal RUU KUP yang masih digodok di DPR
Komisi XI DPR RI masih terus membahas terkait revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). Komisi XI DPR RI pun mengadakan dengar pendapat dari para pengusaha, salah satunya Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Himbara tersebut terdiri dari empat bank Badan Usaha Milik Negara yakni PT Bank Rakyat […]
-
RUU KUP mulai dibahas DPR, inilah pokok-pokok penting di rezim baru perpajakan
Sejak awal pekan ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mulai melakukan pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) Perubahan Kelima atas Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) atau dikenal dengan RUU KUP.Secara umum RUU KUP ini merupakan perubahan atas berapa Undang-Undang sekaligus atau sering dikenal dengan omnibus law, di bidang perpajakan. […]
-
Kurangi Tax Gap PPN, Begini Saran Pakar Pajak
Pemerintah perlu terus melakukan reformasi pajak pertambahan nilai (PPN) untuk mengurangi tax gap. Reformasi terutama dapat dilakukan dari sisi kebijakan. Partner DDTC Fiscal Research B. Bawono Kristiaji mengatakan belanja perpajakan (tax expenditure) akibat pengecualian dari pengenaan PPN atas komoditas tertentu tergolong besar. Pengecualian itu amanat dari Pasal 4A UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). […]
Got any book recommendations?
WA only