Mindblown: a blog about philosophy.
-
Simulasi PPh UMKM Ditanggung Pemerintah Jika Melibatkan Pemotong Pajak
Dalam skema pemanfaatan pajak penghasilan (PPh) final ditanggung pemerintah (DTP), kewajiban pengajuan Surat Keterangan (Suket) PP 23/2018 tidak berlaku bagi wajib pajak UMKM yang melunasi PPh dengan cara disetor sendiri. Namun, Suket PP 23/2018 tetap diperlukan bagi wajib pajak UMKM yang melunasi PPh final dengan cara dipotong atau dipungut oleh pemotong atau pemungut pajak. Suket PP […]
-
PPKM Level 4 Diperpanjang, Sewa Toko di Mal Bebas Pajak hingga Agustus
Pemerintah membebaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sewa toko di pusat perbelanjaan atau mal pada masa pajak Juni-Agustus 2021. Pembebasan tersebut merupakan insentif yang diberikan pemerintah kepada pelaku usaha seiring dengan diperpanjangnyapelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4. “Untuk sewa toko di pusat perbelanjaan atau mal, itu akan diberikan insentif fiskal yaitu Pajak Pertambahan Nilai […]
-
Komunikasi Pajak di Masa Pandemi
Perdebatan terkait perpajakan menyita perhatian publik beberapa bulan ini. Sebagai wujud partisipasi di era demokrasi, sudah sepatutnya masyarakat memberikan perhatian serius terhadap pajak. Secara khusus, di masa pandemi ini peran pajak makin krusial. Akselerasi pemulihan ekonomi, termasuk pelaksanaan vaksinasi, dibiayai oleh pajak. Publik sempat berdebat terkait wacana pajak sembako dan jasa pendidikan. Ini tak lepas […]
-
PHRI Minta Stimulus dan Insentif Fiskal
HOTEL dan restoran menjadi salah satu sektor usaha yang paling telak terpukul pandemi Covid-19. Agar bisa bertahan, BPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jakarta menyampaikan sejumlah usulan kepada pemerintah. Pertama, meminta stimulus berupa subsidi 30%-50% atas biaya listrik pada beban puncak dan pengurangan beban abonemen pemakaian minimum. Kedua, subsidi 30%-50% atas biaya penggunaan air […]
-
Kemenkeu Berikan Relaksasi Penundaan Pembayaran Cukai Selama 90 Hari
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan untuk kembali memberikan relaksasi dalam pembayaran cukai. Keringanan tersebut berupa pemberian stimulus non-fiskal dalam bentuk penundaan pembayaran cukai dalam jangka waktu paling lama 90 hari kepada para pengusaha pabrik, demi menjaga keberlangsungan usaha dan cash flow industri hasil tembakau (IHT). Kemenkeu menyebut relaksasi ini merupakan respons pemerintah dalam menindaklanjuti aspirasi Asosiasi […]
Got any book recommendations?
WA only