NEWS
-
OECD Usul Ambang Batas PTKP Turun, Orang Kaya dan Kelas Bawah Sama-Sama Tekor
OECD menyarankan pemerintah menurunkan ambang batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) agar penerimaan negara semakin meningkat. Kendati demikian, pakar menilai saran tersebut malah akan berdampak negatif ke semua kelompok masyarakat. Manajer Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar meyakini saran Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) tersebut masuk akal namun tidak cocok […]
-
Pengusaha Sebut Kenaikan PPN Jadi 12% Bisa Bikin Situasi Makin Sulit
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendorong pemerintah untuk menunda kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% jadi 12%. Pengusaha menilai dengan kenaikan tarif PPN tersebut membuat situasi semakin sulit, khususnya di sektor formal. Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani mengaku pihaknya merasa semakin terbebani apabila kenaikan tarif PPN jadi 12% tetap berlaku. Apalagi kondisi perekonomian juga […]
-
Dilema Pajak Kelas Menengah, PTKP Turun atau PPN Naik jadi 12%?
Pemerintah bersiap menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada Januari 2025, sementara rekomendasi OECD mendorong penurunan ambang batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Kebijakan yang membuat kelas menengah terjepit jika dilaksanakan karena keduanya menggerus daya beli kelas menengah? Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa pemerintah telah memberikan sejumlah insentif untuk mendukung […]
-
Penerimaan Pajak DJP Jakarta Khusus Tembus Rp227,76 Triliun hingga November 2024
Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus mencatatkan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp227,76 triliun atau 85,80 persen dari target Rp265,46 triliun sampai 28 November 2024. Realisasi penerimaan tersebut terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) Non-Migas sebesar Rp81,17 triliun, PPh Migas Rp58,75 triliun, PPN dan PPnBM Rp76,13 triliun, PBB dan BPHTB Rp11,26 triliun serta Pajak Lainnya sebesar Rp448,18 miliar. […]
-
PPN 12% Ditunda, Pengamat Dorong Penerapan Pajak Karbon dan Kekayaan
Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mengusulkan beberapa kebijakan pajak yang bisa diterapkan pemerintah tanpa membebani daya beli masyarakat, khususnya kelompok menengah. Hal ini berkaitan dengan rencana pemerintah yang akan menunda penyesuaian tarif pajak pertambahan nilai (PPN) pada 1 Januari 2025 mendatang. Pengamat Pajak CITA, Fajry Akbar mengatakan bahwa pemerintah memiliki berbagai opsi untuk meningkatkan […]
WA only