NEWS
-

Lapor SPT, WP Perlu Pastikan Keselarasan Penghasilan dan Harta
Wajib pajak perlu memperhatikan keselarasan antara penghasilan dan harta ketika mengisi SPT Tahunan. Penyuluh Pajak Ditjen Pajak (DJP) Angga Sukma Dhaniswara mengatakan definisi penghasilan dalam UU PPh adalah setiap tambahan kemampuan ekonomi yang dipakai untuk konsumsi ataupun menambah kekayaan. Setiap penghasilan yang tidak habis dikonsumsi bakal terakumulasi sebagai tambahan harta. “Ketika lapor SPT, mohon untuk […]
-

DJP: 1,15 Juta Wajib Pajak Sudah Lapor SPT di Coretax per 2 Februari
Mengawali bulan Februari, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatatkan mencatatkan 1.150.414 wajib pajak telah melaporkan SPT Tahunannya melalui sistem Coretax per 2 Januari 2026 pukul 06.00 WIB Secara rinci, wajib pajak yang melaporkan terdiri dari WP OP Karyawan sebanyak 988.381, WP OP Non Karyawan 117.655 untuk tahun buku Januari hingga Desember 2025. Adapun pelapor SPT […]
-

Berani Tunggak Pajak di Atas Rp100 Juta, Hidup di RI Bakal Jadi Sulit!
Wajib pajak kini tidak bisa berlenggang santai jika belum melunasi tunggakan pajak yang menumpuk di atas Rp 100 juta. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) semakin tegas terhadap wajib pajak yang menunggak ataupun mengemplang pajak. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto telah merilis aturan khusus yang mengatur tata cara pemberian rekomendasi maupun permohonan pembatasan atau pemblokiran layanan publik […]
-

Great Eastern Optimistis Insentif PPN DTP Dongkrak Asuransi Properti Ritel
PT Great Eastern General Insurance Indonesia (GEGI) menilai perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) hingga 2026 menjadi momentum positif bagi pertumbuhan asuransi properti, khususnya di segmen ritel. Direktur Marketing GEGI Linggawati Tok mengatakan bahwa kebijakan PPN DTP untuk pembelian rumah tapak dan satuan rumah susun dengan nilai maksimal Rp 5 miliar berpotensi mendorong […]
-

Pajak Digital Bakal Jadi Sumber Cuan Baru, Ini Strategi DJP
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyebut bahwa platform perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) lokal bisa mulai ditunjuk untuk memungut pajak pedagang (merchant) di lokapasar (marketplace) pada 2026. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyebut sudah ada sekitar 240 PMSE yang kini berhak untuk memotong dan memungut pajak dari sekitar hingga Rp9 triliun per tahun. “Ada […]
WA only