NEWS
-
Crazy Rich RI Bertambah, The Prakarsa Dorong Penerapan Pajak Kekayaan
The Prakarsa mendorong pemerintah untuk meningkatkan penerapan pajak progresif, terutama bagi individu superkaya atau Ultra High-Net-Worth Individuals (UHNWI), guna mendukung redistribusi kekayaan dan menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil. Langkah ini sejalan dengan komitmen negara-negara G20 dalam Deklarasi Pemimpin G20 Rio de Janeiro untuk memastikan individu kaya membayar pajak secara adil dan efektif. Menurut The […]
-
Komisi Informasi Desak Transparansi Pajak Agar Tak Diselewengkan
Komisi Informasi (KI) Pusat mendesak transparansi pajak oleh pemerintah dalam sosialisasi kebijakan terkait pajak, termasuk tentang kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12%. KI Pusat menilai kecenderungan penyelewengan akan meningkat, jika tidak ada transparansi yang mendasari kebijakan pemerintah tersebut. “Untuk pemerintahan yang tidak terbuka, kekuasaan itu cenderung untuk diselewengkan. Maka pemerintahan terbuka menjadi sangat penting,” […]
-
Penerimaan Pajak Rokok Tahun 2025 Tembus Rp 22,98 Triliun, Jabar Kontibutor Terbesar
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) telah menetapkan estimasi penerimaan pajak rokok pada tahun 2025 sebesar Rp 22,98 triliun. Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-49/PK-2024. Estimasi penerimaan pajak rokok yang akan diterima pemerintah provinsi pada tahun 2025 sebesar Rp 22,98. Angka tersebut meningkat jika dibandingkan estimasi penerimaan pajak rokok tahun ini yaitu […]
-
Dorong Kepatuhan Pajak, Otoritas Ini Kumpulkan Data Pedagang Online
Otoritas pajak Filipina, Bureau of Internal Revenue BIR meminta para raksasa e-commerce, seperti Lazada dan Shopee, dapat memberikan dukungannya dalam optimalisasi penerimaan pajak. Komisioner BIR Lilia Guillermo mengatakan semua pedagang online memiliki kewajiban untuk patuh membayar pajak layaknya pedagang konvensional. Namun, masih banyak pedagang sejauh ini yang belum melaksanakan kewajibannya. “Ada pengamatan dan temuan awal […]
-
KPPOD: Pajak PBB-P2 hingga BPHTB Bebani Daerah
Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah alias KPPOD mengungkapkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau PBB-P2 serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB kerap kali membebani pelaku usaha di daerah. Direktur Eksekutif KPPOD Armand Suparman menjelaskan bahwa sejumlah kebijakan pemerintah juga kerap menjadi ganjalan pertumbuhan ekonomi di daerah. Armand mencontohkan tarif […]
WA only