NEWS
-
Siap-siap di 2025! Warga Terjerat Kenaikan Pajak, Konglomerat Dapat Pengampunan Pajak
Masyarakat harus bersiap mengencangkan ikat pinggang dalam menghadapi beban pengeluaran pada tahun depan. Hal ini dikarenakan pemerintah akan menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% seperti yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Padahal pemerintah menyadari kebijakan tersebut akan semakin menekan daya beli masyarakat menengah-bawah. […]
-
Tax Ratio Tak Kunjung Naik meski 2 Kali Pengampunan Pajak, Lanjut Tax Amnesty Jilid III?
Sepanjang 10 tahun terakhir, pemerintahan Presiden Joko Widodo tercatat telah dua kali melaksanakan program pengampunan pajak alias tax amnesty pada 2016 dan 2022 untuk mencari tambahan penerimaan. Berburu tambahan pendapatan negara tersebut nyatanya tak memberikan efek signifikan terhadap rasio pajak terhadap produk domestuk bruto (PDB) atau tax ratio. Berdasarkan data Kementerian Keuangan yang Bisnis himpun, tax ratio […]
-
Sri Mulyani Ingin PPN Naik ke 12%, Negara Bisa Raup Pendapatan Rp100 Triliun
Rencana pemerintah dalam menaikkan tarif PPN menjadi 12% pada 2025 berpeluang menambah kas negara hingga Rp100 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati masih menggunakan asumsi PPN 11% saat merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Target penerimaan negara tahun depan masih dipatok senilai Rp3.005,1 triliun dan pajak menjelaskan Rp2.189,3 triliun. Pengamat pajak dan Manajer […]
-
Tax Amnesty Berjilid-jilid
Pada tahun 2016 pemerintah Indonesia melalui Ditjen Pajak Kementerian Keuangan memberlakukan program pengampunan pajak alias tax amnesty sebagai pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Kala itu, pemerintah menegaskan, program pengampunan pajak merupakan tahapan sebelum pemerintah menegakkan hukum yang lebih tegas di sektor perpajakan. Jadi, melalui program pengampunan pajak ini pemerintah memberi kesempatan […]
-
Pemberian Tax Amnesty untuk Pengemplang Pajak Turunkan Kredibilitas Pemerintah
Kalangan pengamat pajak memberikan kritik keras terhadap rencana Dewan Perwakilan (DPR) bersama pemerintah yang akan kembali memberikan program Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty Jilid III. Pengamat Pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Fajry Akbar menilai bahwa rencana pemberian program tersebut akan mencederai rasa keadilan di kalangan Wajib Pajak yang telah patuh. Menurutnya, langkah […]
WA only