NEWS
-
Tingkatkan Daya Beli, Pengusaha Dorong Pemberian Insentif Pajak Penghasilan
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkapkan dukungannya terhadap langkah pemerintah yang telah memberikan berbagai insentif untuk memperkuat daya beli masyarakat, seperti insentif PPnBM dan PPN DTP untuk kendaraan listrik. Bahkan, selain memperpanjang insentif yang sudah ada, pemerintah juga berencana menambah berbagai insentif baru, termasuk untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR), kredit investasi sektor industri padat karya, serta […]
-
Setoran Pajak Tembus Rp1.517 T per Oktober 2024
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak hingga Oktober 2024 mencapai Rp1.517,53 triliun atau 76,30 persen dari target APBN 2024. Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu melaporkan angka tersebut mengalami perbaikan dalam empat bulan terakhir dan diproyeksi berlanjut hingga akhir tahun. “Penerimaan pajak sampai dengan bulan Oktober itu 76,3 persen. Jadi nanti kami akan memantau, memastikan bahwa proyeksi sampai […]
-
PNBP Minerba Capai Rp 121,74 Triliun atau 107,22% dari Target
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) telah melampaui target yang telah dipatok pada tahun ini. Berdasarkan data dari Mineral One Data Indonesia (MODI) per 12 November 2024, realisasi PNBP sektor minerba telah mencapai Rp 121,74 triliun atau 107,22% dari target yang dipatok sebesar Rp 113,54 triliun. Sekretaris Direktorat Jenderal […]
-
Pemerintah Lirik Potensi Pungutan Pajak dari Underground Economy
JAKARTA, Pemerintah sedang melakukan kajian tentang fenomena ekonomi bawah tanah (underground economy), yang mencakup praktik penghindaran pajak serta aktivitas ilegal lainnya. Selama ini banyak potensi penerimaan negara dari kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam underground economy. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pendekatan terhadap underground economy akan berbeda, tergantung pada sifat kegiatan yang terlibat, baik itu penghindaran […]
-
DJP Bisa Beri Nomor Identitas ke OP atau Badan yang Tak Wajib NPWP
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 81/2024 memungkinkan Ditjen Pajak (DJP) untuk memberikan nomor identitas perpajakan kepada orang pribadi atau badan yang belum memenuhi persyaratan untuk harus ber-NPWP. Berdasarkan PMK 81/2024, nomor identitas perpajakan tersebut diberikan dalam bentuk NPWP untuk kepentingan administrasi perpajakan. “Dirjen pajak secara jabatan dapat memberikan nomor identitas perpajakan dalam bentuk NPWP…untuk memberikan kemudahan […]
WA only