NEWS
-
RI Kantongi Rp 29,9 Triliun dari Pajak Usaha Ekonomi Digital
Jakarta. Direktorat Jenderal Perpajakan (DJP) mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital mencapai Rp 29,97 triliun hingga 31 Oktober 2024. Jumlah tersebut berasal dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), pajak kripto, hingga pajak peer to peer lending. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti merinci pajak PPN PMSE sebesar […]
-
Jamin Kepatuhan Pajak, Pengajuan Pembebasan Cukai Syaratkan NPWP-KSWP
JAKARTA, Melalui PMK 82/2024, pemerintah kini mensyaratkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan hasil konfirmasi status wajib pajak (KSWP) dengan status valid dalam permohonan fasilitas cukai. Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Nirwala Dwi Heryanto mengatakan persyaratan NPWP dan KSWP dengan status valid ini ditujukan kepada pengusaha yang mengajukan fasilitas pembebasan cukai. Menurutnya, hal ini bertujuan […]
-
Pemkab Pandeglang Atur Ulang Tarif Pajak Daerah, Sesuai UU HKPD
PANDEGLANG, Pemkab Pandeglang, Banten memperbarui aturan pajak daerahnya sejak akhir tahun lalu. Pembaruan ini termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang 4/2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perda tersebut dirilis untuk menyelaraskan ketentuan pajak daerah dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). “…dipandang perlu untuk […]
-
Susu Perah Impor Tak Kena Pajak, Kantor Sri Mulyani Jelaskan Aturannya
Jakarta, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara soal pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk produk susu impor. Seperti diketahui, Para peternak sapi perah di Jawa Timur dan Jawa Tengah melakukan protes dengan melakukan mandi susu hingga membuang susu perah akibat produknya yang tidak terserap pajak. Pemicu marahnya peternak ini adalah susu produksi lokal kalah saing dengan […]
-
DJP Kantongi Pajak Ekonomi Digital Rp 29,97 Triliun per Oktober 2024
JAKARTA. Pemerintah mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp29,97 triliun hingga Oktober 2024. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Dwi Astuti merinci jumlah tersebut berasal dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar Rp 23,77 triliun, pajak kripto sebesar Rp 942,88 miliar, pajak fintech (P2P lending) sebesar […]