NEWS
-
Opini: Menakar Pajak Kekayaan
Agus Marto Wardojo saat masih menjabat Menteri Keuangan, mengungkapkan keprihatinan mendalam tentang empat ribuan perusahaan asing (multinasional) yang tidak membayar pajak selama bertahun-tahun. Keprihatinan yang sama juga diartikulasikan Bambang Brodjonegoro, Menteri Keuangan. Sayangnya, kedua Menteri Keuangan tidak mengungkap lebih jauh identitas perusahaan yang tidak bayar pajak itu. Padahal kalau serius mau mengembangkan tata kelola pemerintahan […]
-
Kejar Target Pajak Konsumsi di 2025, Prabowo Perlu Jaga Daya Beli
Presiden Prabowo Subianto menargetkan peningkatan penerimaan pajak konsumsi pada tahun 2025 dibandingkan target tahun 2024. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024. Dalam undang-undang tersebut, pemerintah menetapkan target pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) sebesar Rp 945,12 triliun, meningkat 15,37% dibandingkan proyeksi tahun 2024 yang sebesar Rp 819,2 […]
-
Coretax DJP: Lapor SPT WP Badan Harus Pakai Akun Orang Pribadi
Pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak badan harus dilaksanakan melalui akun wajib pajak orang pribadi ketika coretax administration system diimplementasikan. Penyuluh Pajak Ahli Muda DJP Bima Pradana mengatakan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan menggunakan akun wajib pajak badan tidak dimungkinkan lagi seiring dengan diterapkannya coretax system. “Wajib pajak badan bisa mengakses coretax, tetapi memang […]
-
Kasus Pengemplang Pajak Rp2,5 Miliar di Sidoarjo Bergulir ke Kejaksaan
Penyidik Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II bersama jaksa peneliti Kejaksaan Tinggi Jawa Timur serta tim korwas Reskrimsus Polda Jatim menyerahkan tersangka dan barang bukti pengemplang pajak Rp2,5 miliar berinisial ROP ke Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II Agustin Vita Avantin di Sidoarjo, Selasa (22/10/2024), mengatakan ROP adalah Direktur Utama PT […]
-
Pajak Hiburan 45%, Ini Daftar Tarif Pajak Terbaru di Maluku Tengah
Melalui Peraturan Daerah (Perda) 1/2024, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tengah, Provinsi Maluku memperbarui ketentuan pajak daerahnya. Pembaruan tersebut dilakukan untuk melaksanakan ketentuan terbaru yang diatur dalam Undang-Undang 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). “… serta menjalankan amanat UU HKPD maka Kabupaten Maluku Tengah harus memiliki peraturan daerah tentang pajak daerah,” […]
WA only