NEWS
-
Cari Tambahan Penerimaan, Negara ini Rombak Regulasi Pajak Warisan
Pemerintah Inggris berencana merevisi ketentuan pajak warisan sebagai salah satu cara untuk mengejar tambahan penerimaan negara senilai £40 miliar atau setara dengan Rp67,42 triliun. Dalam pemberitaan BBC dijelaskan bahwa revisi aturan tersebut dilakukan dalam rangka mengurangi fasilitas pengecualian ataupun keringanan yang selama ini termuat dalam ketentuan pajak warisan. “Perdana Menteri Keir Starmer] dan Menteri Keuangan […]
-
Pemda Bikin Samsat Khusus untuk Perbaiki Kepatuhan Pajak Warga Desa
Pemerintah Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah menggandeng badan usaha milik desa (Bumdes) untuk mengembangkan Samsat Badan Usaha Digital Mandiri (Budiman). Samsat Budiman merupakan layanan yang dikeloka khusus oleh Bumdes untuk memudahkan warga membayar pajak kendaraan bermotor (PKB). Budi Prasetyo selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Pajak (UPPD) Kabupaten Kebumen mengatakan kehadiran Samsat Budiman akan memangkas waktu […]
-
Pendapatan Pajak Sumsel Berkurang, PKB-BBNKB Masuk Kas Daerah
Terhitung 5 Januari 2025, pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan akan menerima pendapatan di sektor PKB (pajak kendaraan bermotor) dan BBNKB (Bea balik nama kendaraan bermotor) secara real time dari para wajib pajak (WP). Nantinya, 66% pendapatan pajak tersebut akan langsung masuk ke kas daerah, sisanya 34% masuk ke kas Pemprov Sumsel. Acuannya adalah UU 1/2022 […]
-
Prabowo Bidik Pajak Konsumsi Rp 945,1 Triliun di Tengah Lesunya Daya Beli
Presiden Prabowo Subianto membidik penerimaan pajak konsumsi pada tahun 2025 meningkat dibandingkan target pada tahun ini. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024. Dalam beleid tersebut, pemerintah mematok target pajak pertambahan nilai/pajak penjualan atas barang mewah (PPN/PPnBM) sebesar Rp 945,12 triliun. Target tersebut meningkat 15,37% jika dibandingkan outlook 2024 sebesar Rp 819,2 triliun. […]
-
Pengusaha Ini Dibui Gegara Bohong Lapor SPT & Rugikan Negara Rp 2,5 M
Seorang pengusaha berinisial ROP yang merupakan Direktur Utama PT PDN yang bergerak di bidang Perdagangan Berbagai Macam Barang terancam hukuman penjara paling lama 6 tahun. Ia kedapatan dengan sengaja menggunakan Faktur Pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak yang isinya tidak benar atau tidak lengkap. Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur […]
WA only