NEWS
-
Pajak Atas Gaji Kepala Daerah Ditanggung Pemerintah, Begini Aturannya
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan tetap dan teratur yang diterima kepala daerah ditanggung oleh pemerintah. Ketentuan tersebut, di antaranya, tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah (PP) 80/2010. Berdasarkan beleid itu, yang dimaksud dengan penghasilan tetap dan teratur adalah gaji dan tunjangan lain yang sifatnya tetap dan teratur yang diterima setiap bulan atau imbalan sejenis lainnya. […]
-
Status PKP Dicabut karena Telat Lapor SPT? Begini Penjelasan Fiskus
Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sidrap memberikan asistensi kepada wajib pajak berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP) terkait dengan tata cara pelaporan SPT Masa PPN pada 23 September 2024. Petugas dari KP2KP Sidrap Rio Lutfi Bryantama menjelaskan SPT Masa PPN wajib disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Namun, PKP bernama […]
-
Penerimaan Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II hingga Akhir September 2024 Rp 10,14 Triliun
Penerimaan pajak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Tengah II hingga 30 September 2024 tercatat senilai Rp 10,14 triliun atau 63,03 persen dari target yang ditetapkan untuk tahun 2024 senilai Rp 16,09 triliun. Angka itu menunjukkan pertumbuhan sebesar 8,89 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan […]
-
Wilayah RI Ini Terbukti Bisa Kaya Raya Tanpa Pajak, Cek Rahasianya
Pajak jadi salah satu instrumen kebijakan yang digunakan pemerintah untuk mendongkrak penerimaan suatu wilayah atau negara. Lewat pajak, negara menarik uang dari rakyat atas transaksi, kepemilikan aset atau barang, dan lain sebagainya. Di sisi lain, tagihan pajak seringkali membuat masyarakat menjerit. Namun, ada satu wilayah di Indonesia yang bisa memperoleh pendapatan melimpah tanpa menarik pajak […]
-
Pengenaan Pajak Kendaraan & Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 2023
Pemerintah Provinsi Jakarta menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2023 untuk mengatur dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil dan mendukung penggunaan kendaraan ramah lingkungan. Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris Danny mengatakan penghitungan dasar pengenaan PKB […]