NEWS
-
WP Kini Bisa Jajal Simulasi Coretax, Jangan Khawatir Soal Data Pribadi
Wajib pajak sudah bisa mencoba simulasi coretax administration system (CTAS) melalui situs pajak.go.id mulai awal pekan ini. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Kamis (26/9/2024). DJP mengungkapkan peluncuran simulator ini bertujuan untuk memfasilitasi wajib pajak dalam memahami berbagai fitur yang tersedia pada CTAS. Simulator coretax bersifat interaktif. “Simulator coretax dapat […]
-
Rusun-Apartemen Kena PPN 11%, Ini Tanggapan Ditjen Pajak!
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menegaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) apartemen bukanlah aturan baru. Pengenaan PPN terhadap jasa pengelolaan di apartemen ini sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022. “Itu bukan aturan baru yang ada tahun ini, itu sebetulnya sudah lama mengenai jasa kena pajak dan tidak kena […]
-
Terungkap! Sumbangan Pajak Kelas Menengah Hanya 1%
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyebut sumbangan pajak dari kelas menengah hanya 1% dari total penerimaan pajak. Kondisi ini disebut jauh dari ideal. “Kelas menengah ini bicara mengenai individu, pajak yg dibayarkan orang pribadi relatif tidak besar hanya sekitar 1%,” kata Kepala Subdirektorat Pengelolaan Penerimaan Pajak DJP, Muchamad Arifin dalam diskusi dengan media di Anyer, Serang, […]
-
Ribut IPL Apartemen Kena PPN, Penghuni & DJP Klaim Punya Dasar Hukum
Iuran Pemeliharaan Lingkungan (IPL) rumah susun-apartemen kena Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% bikin kisruh. Para penghuni rumah susun dan apartemen menolak IPL dikenakan PPN 11%. Mereka mengklaim punya dasar hukum yang kuat. Ketua Umum Persatuan Perhimpunan Pemilik Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) Adjit Lauhatta mengungkapkan dasar hukum, jika mengacu pada aturan yang ada, berdasarkan pasal […]
-
Utang Pajak Rp700 Juta Tak Kunjung Dilunasi,3 Mobil Milik WP Disita
Kantor Pelayanan Pajak KPP Madya Surakarta melaksanakan penyitaan terhadap aset wajib pajak PT X yang berdomisili di Kabupaten Boyolali pada 27 Agustus 2024. Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan KPP Madya Surakarta Muhamad Ganiyoso menjelaskan penyitaan dilakukan karena wajib pajak belum melunasi tunggakan pajaknya hingga tanggal jatuh tempo yang telah diberikan. “Aset yang disita adalah […]