NEWS
-
Implementasi Pilar Dua Tambahan Penerimaan Pajak
JAKARTA. Pemerintah Indonesia telah menyepakati perjanjian pajak internasional, mellaui penandatanganan Multilateral Instrument Subject to Tax Rule (MLI STTR), Instrumen ini buat melindungi basis pajak korporasi. Penandatanganan MLI STTR dilakukan oleh Mentri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Bersama dengan pimpinan dri 42 negara atau yurisdiksi lain, Kamis (19/9) lalu. MLI STTR merupakan salah satu instrument dalam Pilar […]
-
Data 6 Juta NPWP Bocor Bukan dari Sistem Pajak, Lalu?
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menduga data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang bocor bukan berasal dari sistem informasi perpajakan. Kesimpulan ini diambil setelah melakukan penelitian yang salah satunya menemukan tidak ada log access ke sistem pajak selama 6 tahun terakhir. “Sejak 2014 sebenarnya DJP sudah memiliki sistem pemantauan terkait log access, dan terkait log […]
-
Iuran Lingkungan Apartemen Dikenai PPN
Pebisnis apartemen keberatan atas rencana PPN 11% terhadap iuran pengelolaan lingkungan Pemerintah berencana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% atas Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) yang dibayarkan para penghuni rumah susun (rusun) dan apartemen. Saat ini, Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mulai melakukan sosialisasi atas rencana tersebut. Seiring bergulirnya rencana pengenaan PPN atas IPL, pengelola […]
-
Thomas Djiwandono Ingin Pajak Perusahaan Multinasional Dikejar
Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono mengingatkan pentingnya untuk segera menerapkan global minimum tax atau pajak minimum global. Dia memperkirakan penerapan pajak ini dapat menambah penerimaan pemerintah sebesar Rp 3,8 triliun sampai Rp 8,8 triliun. “Berdasarkan analisis yang dilakukan pemerintah, implementasi global minimum tax dapat menghasilkan penerimaan sekitar Rp 3,8 hingga Rp 8,8 triliun,” kata […]
-
Kemenkeu Kenalkan Sistem Core Tax ke 52.964 Wajib Pajak Kakap
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan implementasi peluncuran sistem administrasi pajak canggih atau core tax administration system (CTAS) terlaksana paling lambat pada 1 Januari 2025. “Insyaallah di penghujung tahun 2024 ini kita bisa gunakan core tax, mulai 1 Januari paling tidak tahun 2025,” kata Dirjen Pajak Suryo Utomo saat konferensi pers APBN, Senin (23/9/2024). […]
WA only