NEWS
-
Kantor Pajak Imbau WP untuk Rutin Periksa Masa Berlaku Sertel
Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Pajak KP2KP Bontosunggu mengimbau wajib pajak untuk rutin memeriksa masa berlaku sertifikat elektronik agar tidak terkendala saat pelaporan dan pembayaran pajak. Kepala KP2KP Bontosunggu Aries Harto Malik menjelaskan tak sedikit wajib pajak yang akhir-akhir ini mendatangi kantor pajak untuk mencari solusi mengenai masalah sertifikat elektronik mereka yang sudah tidak berlaku. […]
-
Demi Kepastian Hukum, Pajak Seharusnya Dikenakan Tanpa Diskresi
Pajak seharusnya dikenakan oleh otoritas pajak berdasarkan undang-undang yang telah disepakati oleh pemerintah bersama DPR, bukan berdasarkan pada diskresi. Founder DDTC Darussalam mengatakan undang-undang adalah kesepakatan bersama antara pemerintah dan DPR selaku wakil wajib pajak. Pengenaan pajak berdasarkan undang-undang diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum. “Kesepakatan bersama itu adalah kepastian, jangan ada yang di luar kesepakatan […]
-
PPN Naik Jadi 12% Tahun Depan, Pemerintah Kaji Dampaknya ke Ekonomi
Pemerintah mengaku akan mempertimbangkan pandangan fraksi-fraksi di DPR atas kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% pada tahun depan. Dalam jawaban pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi di DPR terhadap RABPN 2025, pemerintah menyatakan bahwa kenaikan tarif PPN pada tahun depan merupakan bentuk dari penerapan UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan HPP. Meski demikian, pemerintah mengaku siap […]
-
Kerja dan Pindah Permanen ke Luar Negeri,WNI Bisa Ajukan Status WP NE
Warga Negara Indonesia WNI yang dapat menunjukkan niat untuk menjadi subjek pajak luar negeri SPLN dapat mengajukan permohonan penetapan sebagai wajib pajak non-efektif WP NE. Niat untuk menjadi SPLN itu bisa dibuktikan di antaranya dengan mendapat kontrak kerja selama lebih dari 183 hari dalam 12 bulan, serta menunjukkan akan bertempat tinggal di luar negeri, dan […]
-
Sistem Pajak canggih Butuh Rp 549 Miliar
Pemerintah terus memproses pembaruan sistem administrasi perpajakan. Meski target penerapannya mulai akhir tahun ini, penguatan sistem pajak canggih tersebut masih akan dilakukan pada tahun depan. Pada tahun depan Kementerian KEuangan akan mengalokasikan anggaran Rp 549,39 miliar untuk penguatan implementasi Core Tax Administration System (CTAS). Penguatan implementasi sistem pajak canggih ini merupakan salah satu strategi dan […]
WA only