NEWS
-
Begini Cara Menentukan Dasar Pengenaan Pajak atas PPh Final PHTB
Kring Pajak memberikan penjelasan mengenai penentuan nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (PHTB) sebagai dasar pengenaan pajak (DPP) dalam penghitungan besaran PPh final PHTB. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah (PP) No. 34/2016, terdapat 3 tarif dalam penghitungan PPh final PHTB, yaitu sebesar 2,5%, 1%, dan 0%. Nanti, tarif tersebut dikalikan dengan dasar […]
-
Target Pajak 2025 Ditetapkan Rp 2.189 T, Begini Arah Kebijakan dan Strategi Pemerintah
Pemerintah Indonesia menetapkan target penerimaan pajak untuk tahun 2025 sebesar Rp 2.189,3 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Sebagai gambaran, target penerimaan pajak pada tahun 2024 dipatok sebesar Rp 1.989,9 triliun, naik dari Rp 1.818,2 triliun di tahun 2023 dan Rp 1.485 triliun di tahun 2022. Menariknya, selama dua tahun terakhir, […]
-
Pembetulan SPT Masa PPN Lebih Bayar Ada Batas Waktunya, Ini Aturannya
Pembetulan SPT Masa PPN yang menyatakan rugi atau lebih bayar harus disampaikan paling lama 2 tahun sebelum daluwarsa penetapan. Penjelasan dari Kring Pajak tersebut merespons pertanyaan dari warganet di media sosial. Adapun daluwarsa penetapan ialah jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak. “Jika [pembetulan […]
-
Pengadilan Pajak Imbau Seluruh Pemda Gunakan e-Tax Court, Ini Sebabnya
Sekretariat Pengadilan Pajak mendorong seluruh pemerintah daerah (pemda) untuk mulai menggunakan e-tax court dalam rangka mendukung upaya efisiensi administrasi sengketa pajak. Menurut sekretariat, keberhasilan implementasi e-tax court sangat bergantung pada pemahaman para pihak yang bersengketa atas aplikasi tersebut. Tak hanya Ditjen Pajak (DJP) dan Ditjen Bea dan Cukai (DJBC), pemda juga merupakan pihak terlibat langsung […]
-
Apa Itu Uang Pembasuh Batin dalam konteks Penagihan Pajak?
UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan UU KUP telah mengatur adanya saat daluwarsa penagihan pajak. Adapun hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak akan daluwarsa setelah melampaui waktu 5 tahun. Merujuk Pasal 22 ayat 1 UU KUP, jangka waktu 5 tahun tersebut dihitung sejak penerbitan surat tagihan pajak […]
WA only