Mindblown: a blog about philosophy.
-
Shadow Economy Menutup Potensi Pajak
Kegiatan shadow economy masih membayangi upaya pemerintah dalam menggenjot penerimaan pajak. Sebab, shadow economy merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang sulit untuk dikenakan pajak. Salah satu yang membuat tingginya aktivitas ekonomi yang tidak bisa terpantau pajak adalah digitalisasi yang semakin maju dan sektor informal yang tinggi. Sektor informal yang tinggi juga terlihat dari jumlah dan […]
-
Menperin Buka-bukaan soal Rencana Insentif Pajak Mobil Hybrid
Kementerian Perindustrian memastikan akan menggelontorkan insentif pajak untuk pembelian mobil hybrid electric vehicle (HEV). Langkah ini menyusul kebijakan insentif motor listrik yang telah ditetapkan sebelumnya. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan jumlah insentif pajak yang akan diberikan untuk mobil hybrid akan berbeda dengan mobil listrik yang akan diberikan potongan PPN 10%. “Kita siapkan beberapa program ada program […]
-
Tak Lagi Pandemi, Kini Permintaan Sertel Harus Langsung ke KPP
Contact center Ditjen Pajak (DJP) mengingatkan wajib pajak bahwa dokumen permohonan sertifikat elektronik (sertel) harus disampaikan secara langsung ke KPP. Hal ini sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak PER-04/PJ/2020. DJP mengonfirmasi kalau permohonan sertel melalui telepon, email, atau pengiriman pesan hanya berlaku selama kondisi kahar atau masa pandemi Covid-19. Ketentuan ini diatur dalam Surat Edaran (SE) […]
-
Kemenkeu Tetapkan Tarif PNBP untuk Golden Visa, Simak Perinciannya
Kementerian Keuangan menetapkan tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) atas pelayanan golden visa pada Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Ketentuan ini dituangkan melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 82/2023. Tarif tersebut perlu juga ditetapkan seiring dengan berlakunya Peraturan Pemerpintah (PP) 40/2023 yang menjadi landasan dari pemberian golden visa. “Berdasarkan PP 31/2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU […]
-
Pemerintah Klaim Kebijakan Devisa Hasil Ekspor SDA Bukan Hal Baru
Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian menegaskan kebijakan pemerintah terkait dengan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) pada PP 36/2023 bukanlah hal baru. Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono mengatakan sejak 2011 Bank Indonesia (BI) telah memberlakukan ketentuan monitoring DHE. Sebagai kelanjutannya, pada 2019 pemerintah menetapkan PP 1/2019 yang mewajibkan eksportir untuk memasukkan DHE SDA ke sistem […]
Got any book recommendations?
WA only