Mindblown: a blog about philosophy.
-
KLHK: Pajak pencemaran lingkungan perlu uji publik
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI Siti Nurbaya Bakar mengemukakan penerapan pajak pencemaran lingkungan perlu didahului dengan uji publik yang melibatkan peran pemerintah daerah. “Pajak daerah otoritasnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Saya minta ke Menteri Dalam Negeri agar Dirjennya berinteraksi dengan daerah untuk uji publik di masyarakat, sebab ada uang yang dikenakan,” kata Siti […]
-
Keberlanjutan Reformasi Pajak Penting untuk Tax Ratio RI, Ini Kuncinya
JAKARTA. Indonesia dipandang perlu melanjutkan reformasi pajak. Tujuannya, meningkatkan penerimaan secara jangka panjang dalam rangka memenuhi kebutuhan belanja pada APBN. Founder DDTC Darussalam mengatakan reformasi pajak tidak bisa didesain secara instan dan ditujukan untuk memenuhi tujuan jangka pendek semata. Berkaca pada pengalaman di 32 negara yang berhasil melaksanakan reformasi pajak, tax ratio di negara-negara tersebut […]
-
Bisnis Indonesia Gelar Diskusi Arah Kebijakan Pajak pada RAPBN 2024
Bisnis Indonesia Group menggelar diskusi dengan tema “Sudah Tepatkah Arah Kebijakan Pajak Kita dalam RAPBN 2024?” sebagai upaya dalam menelaah kebijakan sekaligus perkembangan reformasi perpajakan. Diskusi tersebut akan berlangsung pada Selasa (29/8/2023) mulai pukul 14.00 WIB di Jakarta Selatan. Acara diskusi akan menghadirkan Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan Yon Arsal, Founder & Managing […]
-
Ada UU HPP dan PSIAP, Pemerintah Yakin Target Pajak 2024 Bisa Dicapai
JAKARTA. Pemerintah, melalui RAPBN 2024, mematok target penerimaan pajak pada tahun depan senilai Rp1.986,9 triliun. Angka tersebut tumbuh 9,3% dari outlook penerimaan pajak tahun ini senilai Rp1.818,2 triliun. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan penerimaan pajak diproyeksikan terus menguat hingga nyaris mencapai Rp2.000 triliun pada 2024. Strategi yang dilaksanakan, antara lain […]
-
Tips Ajukan Banding di Pengadilan Pajak
Dalam dunia perpajakan, masyarakat yang kemudian disebut Wajib Pajak dapat melanjutkan pekara hingga ke Pengadilan Pajak. Perkara tersebut dapat diajukan berupa Banding ataupun Gugatan. Menurut data Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tahun 2022, terdapat 10.874 berkas Banding yang diajukan oleh Wajib Pajak. Dari total berkas yang masuk ini, Wajib Pajak memiliki tingkat kemenangan sebesar 55,20%. Meski […]
Got any book recommendations?
WA only