Mindblown: a blog about philosophy.
-
Uji Kepatuhan WP Rumah Sakit, Petugas Pajak Adakan Pertemuan
Fungsional pemeriksa pajak menggelar pertemuan dengan salah satu wajib pajak badan, Rumah Sakit Penawar Medika di Ruang Tamu KPP Pratama Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung pada 7 Agustus 2023. Kegiatan yang dihadiri oleh supervisor, ketua tim, anggota tim, direktur, dan staf keuangan rumah sakit ini membahas tentang kepatuhan wajib pajak tersebut, mulai dari kepatuhan […]
-
113 Pemda Jalin Kerja Sama Optimalisasi Pajak dengan DJP-DJPK Kemenkeu
Ditjen Pajak (DJP) dan Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu menandatangani perjanjian kerja sama optimalisasi pemungutan pajak pusat dan daerah dengan 113 pemerintah daerah (pemda). Dirjen Perimbangan Keuangan Luky Alfirman mengatakan pada tahun-tahun sebelumnya sudah ada 254 pemda yang telah menjalin kerja sama perpajakan dengan DJP dan DJPK. “Hari ini insyaallah kita akan menambah 113 pemda, […]
-
Insentif Perpajakan, Kerugian Negara yang Belum Tentu Efektif
Ekonom menilai rencana pemerintah menebar insentif perpajakan pada 2024 senilai Rp374,5 triliun memiliki potensi terhadap kerugian pendapatan yang signifikan. Insentif tersebut sendiri saja memang sudah mengurangi pendapatan negara. Beragam pajak yang seharusnya rakyat bayar, melalui belanja tersebut menjadi tanggungan pemerintah. Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar menyampaikan insentif […]
-
Pemerintah Bidik Pajak Orang Super Kaya pada 2024
Pemerintah berencana melakukan ekstensifikasi wajib pajak high wealth individual (HWI) atau orang super kaya pada tahun depan. Hal ini merupakan salah satu strategi pemerintah untuk mengejar pertumbuhan target pendapatan pajak 2024. Berdasarkan dokumen Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024, pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp 1.986,9 triliun pada tahun depan. Nilai tersebut […]
-
NPWP Cabang Bakal Dihapus, DJP: Gantinya Bukan NPWP 16 Digit
Ditjen Pajak (DJP) menegaskan NPWP Cabang tidak akan diganti dengan NPWP 16 digit. Seperti diberitakan sebelumnya, mulai 1 Januari 2024, DJP akan menghapus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) cabang. Sesuai dengan ketentuan dalam PMK 112/2022, wajib pajak cabang akan menggunakan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU). “Sehingga NPWP cabang nantinya dihapus dan diganti oleh NITKU […]
Got any book recommendations?
WA only