NEWS
-
Transformasi Digital DJP, Pimpinan dan Pegawai Punya Peran Penting
Transformasi digital sistem administrasi pada otoritas pajak tidak akan berjalan apabila pimpinan dan pegawainya tidak ikut serta dalam mendukung agenda tersebut. Pranata Komputer Ahli Madya Ditjen Pajak (DJP) Fannany Priambodo mengatakan keterlibatan pimpinan dalam digitalisasi sistem administrasi pajak diperlukan guna memberikan contoh kepada unit-unit di bawahnya. “Contoh, keterlibatan pimpinan di DJP saat tax amnesty, yang […]
-
Jadi Afiliator Marketplace, Harus Setor dan Lapor PPh 21 Sendiri?
Profesi sebagai afiliator di marketplace makin banyak digandrungi masyarakat. Apalagi, profesi ini menawarkan sistem kerja yang fleksibel. Namun, publik perlu tahu ketentuan perpajakan yang perlu dijalankan oleh afiliator. Secara umum, platform marketplace yang akan memotong pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 atas komisi yang diterima oleh afiliator. Namun, ada kalanya afiliator yang perlu menyetorkan dan melaporkan […]
-
Jangan Lupa, Pemberitahuan NPPN Cuma Berlaku Selama Satu Tahun
Pemberitahuan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto (NPPN) dari wajib pajak kepada direktur jenderal (dirjen) pajak hanya berlaku untuk 1 tahun pajak. Dengan demikian, wajib pajak yang menggunakan NPPN harus menyampaikan pemberitahuan setiap tahunnya. Adapun pemberitahuan tersebut harus disampaikan paling lambat 3 bulan sejak awal tahun pajak bersangkutan. “Wajib pajak orang pribadi yang menggunakan NPPN … […]
-
Izin Keluar Sementara bagi Penanggung Pajak yang Tengah Disandera DJP
Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penaggung pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. Penyanderaan merupakan upaya terakhir dalam penagihan pajak. Dalam penerapannya, penyanderaan dilakukan secara selektif dan hanya dilakukan terhadap pihak yang memenuhi syarat kriteria tertentu. Hal ini dimaksudkan agar penyaderaan tidak dilakukan sewnang-wenang. Syarat Penaggung Pajak yang Disandera Penyaderaan hanya dapat dilakukan terhadap penaggung […]
-
Sri Mulyani Ungkap Alasan Ditjen Pajak Bangun Sistem ‘Super Canggih’
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan latar belakang pengembangan sistem canggih perpajakan, yakni Core Tax Administration System (CTAS). Menurutnya, Presiden Jokowi telah mengeluarkan Perpres No.40 tahun 2019 untuk pembangunan coretax agar Direktorat Jenderal pajak mampu meningkatkan kemampuan IT Base dan data yang makin dapat diandalkan. “Ini sesuai dengan tantangan makin tinggi di mana jumlah wajib […]
WA only