NEWS
-
Pemkot Bebaskan PBB atas Rumah dengan NJOP Kurang dari Rp100 Juta
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Palmerah mengadakan kunjungan kerja (visit) ke salah satu kantor virtual (virtual office) di Grand Slipi Tower pada 12 Juli 2024. Kepala KPP Pratama Jakarta Palmerah Budi Susanto mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk berdiskusi bersama penyelenggara virtual office guna mitigasi persoalan perpajakan terkait dengan penggunaan virtual office. “Virtual office adalah […]
-
Pengadilan Tetiba Perintahkan KPK Balikin Rumah Mewah Rafael Alun
Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait vonis mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo (RAT). Dalam putusan kasasi itu, MA juga memerintahkan KPK mengembalikan sejumlah aset yang disita, di antaranya rumah istri RAT, Ernie Meike Torondek. “Amar putusan, tolak dengan perbaikan status barang bukti,” seperti dikutip dari situs MA, Rabu, […]
-
PPN 12% Tergantung Pemerintahan Bru
Sesuai UU HPP, kenaikan tarif PPN menjadi 12% berlaku paling lambat 1 Januari 2025 Masyarakat masih harap-harap cemas menanti keputusan pemerintah terkait kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% pada Januari 2025. Kelak, kebijakan ini akan pemerintah baru tetapkan. Tarif PPN 12% merupakan perintah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentangvHarmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). MengacuvPasal 7 […]
-
Daftar 20 Kerajaan Bisnis Pembayar Pajak Terbesar Tahun 2023
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan membeberkan 20 wajib pajak grup yang paling besar berkontribusi terhadap penerimaan negara 2023. Mereka diberikan penghargaan dalam rangka memperingati Hari Pajak 2024. Mereka yang masuk dalam jajaran 20 grup pembayar pajak terbesar pada 2023 didominasi oleh grup konglomerasi milik taipan Tanah Air. Sebut saja Grup Djarum milik konglomerat Robert […]
-
HWI Jadi Prioritas Pengawasan Pajak, IKAPRAMA Bantu Wajib Pajak Pahami Strategi Tata Kelola yang Efektif
Dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025, pemerintah memprioritaskan pengawasan pajak kepada Wajib Pajak High Wealth Individual (HWI). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pun mulai melakukan serangkaian upaya penguatan ekstensifikasi serta pengawasan terarah dan berbasis kewilayahan kepada Wajib Pajak HWI tersebut. Oleh karena itu, Ikatan Alumni Prasetiya Mulya (IKAPRAMA) Share Interest Group (SIG) Financial […]
WA only