NEWS
-
Pajak Hiburan Hingga 75%, Ini Daftar Tarif Pajak Terbaru di Kendal
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal, Jawa Tengah mengatur kembali ketentuan pajak daerahnya, termasuk tarif pajak daerah. Pengaturan kembali tersebut dilakukan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kendal 14/2023. Perda tersebut dirilis untuk menyesuaikan dengan ketentuan terbaru dalam Undang-Undang 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Selain itu, perda tersebut ditetapkan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. […]
-
Tindak Lanjuti SP2DK, Petugas Pajak Kunjungi Alamat Pengusaha
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Poso melakukan penggalian potensi wajib pajak yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan menjalankan usaha penyediaan tenaga kerja swasta pada 26 Juni 2024. Penggalian potensi tersebut dilakukan di wilayah Desa Labota, Morowali, Sulawesi Tengah. Pada saat bersamaan, pegawai juga menyampaikan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK). “SP2DK […]
-
Lakukan Pemutakhiran NIK di SIM Pajak Bumi dan Bangunan untuk Nikmati Keringanan Pajak
Salah satu sumber pendapatan daerah adalah pajak dari masyarakat, seperti Pajak Bumi dan Bangunan yang dibayarkan setiap satu tahun sekali, termasuk di DKI Jakarta. Saat ini masyarakat di DKI Jakarta mendapat keringanan membayar pajak dengan adanya pembebasan pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) seiring dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 16 Tahun […]
-
Segera Lakukan Pemadanan NIK – NPWP, Mulai Agustus 2024 Wajib Pajak Bisa Akses Semua Layanan Perpajakan
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Dwi Astuti mengimbau Wajib Pajak untuk segera lakukan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dengan begitu, Wajib Pajak bisa mengakses semua layanan perpajakan mulai Agustus tahun 2024. Dalam perbincangan eksklusif bersama Pajak.com, Dwi menyampaikan bahwa sebanyak 74,69 juta NIK […]
-
Kemenkeu Pungut Pajak dari Transaksi Bitcoin Hingga Pinjol Rp25,88 Triliun per Juni 2024
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital mencapai Rp25,88 triliun hingga 30 Juni 2024. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti menyampaikan bahwa jika dirincikan, pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar Rp20,8 triliun. “Jumlah tersebut berasal dari Rp731,4 miliar setoran tahun 2020, […]
WA only