NEWS
-
PPN Mau Naik Jadi 12%, Bos Jababeka Blak-blakan Dampak ke Sektor Properti
Pendiri sekaligus Direktur Utama PT Jababeka Tbk. (KIJA), Setyono Djuandi Darmono menanggapi wacana pemerintah bakal menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun depan. Darmono menyebut, hal itu sedikit banyak bakal berimplikasi pada aktivitas ekonomi khususnya pada iklim bisnis di sektor properti. Pasalnya, hal itu akal memberatkan konsumen hingga dikhawatirkan melemahkan daya beli. “PPN […]
-
Harga Obat Mahal, DPR Usul Pemerintah Berikan Insentif Pajak
Komisi IX DPR meminta pemerintah segera menerbitkan kebijakan yang mampu menurunkan harga obat mahal. Ketua Komisi IX Felly Estelita Runtuwene mengatakan penyebab obat mahal di antaranya karena beban pajak yang tinggi. Menurutnya, pemerintah perlu merancang kebijakan menurunkan harga obat tersebut, termasuk menurunkan beban pajak pada proses produksi obat. “Selain tata kelola, kita juga bicara masalah […]
-
Ada NPWP 16 Digit, DJP Rilis Fitur Baru di e-Faktur 4.0 dan e-Nofa
Ditjen Pajak (DJP) mengungkapkan terdapat fitur-fitur baru pada e-Faktur versi 4.0 dan e-Nofa. Mayoritas fitur-fitur tersebut berkaitan dengan penerapan NIK sebagai NPWP, NPWP 16 digit, dan NITKU. Terdapat 4 fitur baru pada e-faktur versi 4.0. Pertama, aplikasi telah mengakomodasi pencantuman informasi NPWP 16 digit dan NITKU pada dashboard e-faktur dan profil pengusaha kena pajak (PKP). […]
-
Coretax DJP: Ada 3 Kategori Pembuatan Kode Billing Pajak
Bersamaan dengan implementasi coretax administration system (CTAS) nanti, Ditjen Pajak (DJP) turut memperbarui cara pembuatan kode billing. Langkah ini dimaksudkan untuk menyederhanakan proses pembayaran pajak. DJP mengatakan ada 3 kategori utama untuk pembuatan kode billing, yakni dari draf Surat Pemberitahuan (SPT), dari daftar tagihan, serta selain dari draf SPT dan daftar tagihan.Masing-masing kategori dirancang untuk […]
-
Pajak Menambah Layanan Berbasis NPWP Baru
Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih berupaya agar seluruh layanan perpajakan yang berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), NPWP 16 digit dan Nomor Identitas Tempat Kegiatan usaha (NIT-KU) tersedia. Ada tambahan layanan yang bisa diakses menggunakan NPWP baru pada Agustus mendatang. “Insya Allah mulai bulan Agustus depan, seluruh […]
WA only