NEWS
-
Penerimaan PPh Badan Diperkirakan Bakal Berat hingga Akhir Tahun, Ini Alasannya
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan penerimaan dari Pajak Penghasilan (PPh) Badan mencapai Rp 172,66 triliun, atau turun 34,5% secara neto dan 25,7% secara bruto. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan moderasi harga komoditas seperti Crude Palm Oil (CPO), batubara dan tembaga memicu penurunan profitabilitas dan meningkatkan kebutuhan likuiditas, sehingga meningkatkan restitusi dan terkontraksinya PPh Badan pada […]
-
Siap-siap! Impor Keramik dari China Bakal Kena Pajak Tambahan hingga 200%
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengatakan berdasarkan hasil dari Komite Anti Dumping Indonesia (KADI), produk impor keramik dari China yang terbukti dumping akan ada tambahan pajak berupa Bea Masuk Anti Dumping (BMAD). Plt Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kemenperin, Reni Yanita mengatakan memang usulan BMAD untuk keramik dari China itu terbesar hingga mencapai 199%. Namun, […]
-
Sri Mulyani Gelontorkan Lagi Rp500 Miliar Insentif Pajak Rumah pada Semester II/2024
Pemerintah mengalokasikan tambahan anggaran sebesar Rp500 miliar pada semester II/2024 untuk insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa insentif tersebut diperuntukkan pembelian rumah tapak dan satuan rumah susun. “Untuk pajak yang ditanggung pemerintah, untuk fasilitas penjualan rumah tapak dan satuan rumah susun kita menambahkan […]
-
Pemusatan Tempat PPN, DJP: Pada Prinsipnya Itu Hak Wajib Pajak
Ditjen Pajak DJP menegaskan pemusatan tempat PPN atau PPN dan PPnBM terutang merupakan hak dari masing-masing wajib pajak. Dalam sebuah talkshow bertajuk Layanan Perpajakan Berbasis NPWP 16 Digit, Penyuluh Pajak Ahli Pertama DJP Dwi Langgeng Santoso mengatakan pemusatan atau tidaknya diserahkan kepada masing-masing wajib pajak. “Terkait dengan pemusatan, pada prinsipnya pemusatan itu adalah hak dari […]
-
Agar Terbiasa, DJP Imbau Bupot Juli 2024 Sudah Pakai NPWP 16 Digit
Ditjen Pajak (DJP) menyarankan wajib pajak mulai menggunakan NPWP 16 digit dalam pembuatan bukti potong pada masa pajak Juli 2024. Penyuluh Pajak Ahli Pertama DJP Dwi Langgeng Santoso mengatakan pembuatan bukti potong baik untuk unifikasi, PPh Pasal 21/26, serta instansi pemerintah sudah dapat menggunakan NPWP 16 digit. Wajib pajak pun dapat mulai menggunakan NPWP 16 […]
WA only