NEWS
-
Tagih Tunggakan Pajak, DJP Lelang Barang dan Sita Rekening Milik 30 WP
Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung (Sumselbabel) melelang barang sitaan sekaligus memindahbukukan aset rekening milik 30 wajib pajak. Dalam keterangan resmi, Kanwil DJP Sumselbabel menjelaskan lelang barang sitaan dan pemindahbukuan rekening dilakukan mengingat 30 wajib pajak tersebut memiliki tunggakan pajak senilai Rp33,96 miliar. “Sebelumnya, juru sita telah melakukan penyampaian surat teguran, […]
-
Insentif PPN DTP 100% Berakhir, Penjualan Apartemen Diramal Lesu
Konsultan properti Colliers Indonesia memproyeksi penjualan unit apartemen bakal lesu paruh kedua 2024. Hal itu didorong oleh berakhirnya periode insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100%. Head of Research Colliers Indonesia, Ferry Salanto, menuturkan bahwa berakhirnya periode PPN DTP 100% bakal menjadi tantangan bagi para developer apartemen dalam memasarkan produknya. “Jadi memang untuk […]
-
Dorong Wajib Pajak Bayar Tunggakan, Pemda Adakan Pemutihan PBB
Pemkab Kendal, Jawa Tengah memberikan insentif pembebasan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan PBBP2. Kepala Bapenda Kabupaten Kendal Abdul Wahab mengatakan pemberian insentif pajak menjadi bagian dari upaya mempercepat realisasi penerimaan PBB-P2. Selain itu, kebijakan ini juga untuk memeriahkan HUT ke-419 Kabupaten Kendal dan HUT ke-79 RI. “Kebijakan ini dalam rangka percepatan realisasi […]
-
Wah, 670 Ribu Wajib Pajak Belum Padankan NIK-NPWP
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat jumlah Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang belum dipadankan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) mencapai 670 ribu Wajib Pajak (WP) per 30 Juni 2024. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Dwi Astuti menyebut dari total 74,68 juta wajib pajak orang pribadi, sebanyak 74 juta WP […]
-
Jokowi Terbitkan Perpres untuk Mencegah Penggerusan Basis Pemajakan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) 63/2024 yang bertujuan menambah persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) yang termuat dalam Multilateral Instrument (MLI). Langkah ini dinilai mampu mencegah penggerusan basis pemajakan dan penggeseran laba atau BEPS (Base Erosion & Profit Shifting). Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa penerbitan Perpres 63/2024 ditujukan untuk menambah persetujuan penghindaran […]
WA only