NEWS
-
7 Layanan Pajak Ini Sudah Bisa Diakses Pakai NIK
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan sudah ada 7 layanan administrasi perpajakan yang bisa diakses menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 16 digit. Ini merupakan hasil dari program pemadanan NIK sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). “Terhitung sejak 1 Juli 2024 terdapat 7 layanan administrasi yang dapat diakses menggunakan NIK, NPWP 16 digit dan NITKU […]
-
Wajib Pajak Masih Bisa Memadankan NIK-NPWP sampai Akhir 2024
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) memastikan, wajib pajak masih bisa memadankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sampai akhir 2024. Data per Minggu (30/6/2024) pukul 09.00 WIB menunjukkan, 74 juta atau 99,1 persen dari 74,68 juta wajib pajak orang pribadi dalam negeri telah melakukan pemadanan NIK dan NPWP. Sisanya, 0,9 […]
-
Masih Berlaku Juli Ini, Cek Info Pemutihan Pajak Mobil Motor Jateng, Jabar, Aceh 2024
Pemutihan pajak kendaraan di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) kembali dilaksanakan pada Juni 2024. Selain itu, pemutihan pajak kendaraan juga berlaku di Provinsi Jawa Barat dan daerah lain. Sejumlah provinsi di Indonesia menggelar program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) sepanjang Juni 2024. Pemutihan pajak kendaraan adalah program pemerintah daerah yang memberikan diskon atau menghapus denda guna […]
-
Kanwil DJP catat realisasi penerimaan pajak Sumbar tumbuh 1,24 persen
Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Sumatera Barat (Sumbar) dan Jambi mencatat realisasi penerimaan pajak di Ranah Minang periode Januari hingga Mei 2024 tumbuh 1,24 persen dibanding periode yang sama 2023. “Realisasi penerimaan pajak di Sumbar tumbuh positif 1,24 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya,” kata Kepala Kanwil DJP Sumbar […]
-
Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak Juli 2024, Simak Perinciannya
Kementerian Keuangan menetapkan tarif bunga per bulan yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi berupa bunga dan pemberian imbalan bunga periode 1 Juli 2024 sampai dengan 31 Juli 2024. Penetapan tarif bunga per bulan itu diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No.10/KM.10/2024. Beleid ini diteken Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Nathan Kacaribu atas nama Menteri Keuangan […]
WA only