NEWS
-
Cara Lengkap Validasi NIK Jadi NPWP, Terakhir 30 Juni 2024!
Seluruh wajib pajak (WP) pribadi diharuskan untuk memadankan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebelum akhir bulan ini, yakni 30 Juni 2024. Kondisi ini sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112 Tahun 2022.Integrasi NIK dan NPWP ini akan menjadi Single Identity Number (SIN) yang membantu sinkronisasi, verifikasi, dan validasi dalam […]
-
Kendalikan Inflasi di India, Ekspor Beras Ini Kena Pajak 20 Persen
Pemerintah India memberlakukan pajak ekspor sebesar 20% atas beras pratanak (parboiled rice). Presiden Asosiasi Eksportir Beras BV Krishna Rao mengatakan langkah itu diambil untuk membantu pemerintah dalam mengendalikan inflasi pangan. Terlebih, tren harga beras pada pasar ekspor saat ini juga diekspektasikan bakal meningkat. “Harga global akan naik dan konsumen bakal menanggung kenaikan tersebut,” katanya, dikutip […]
-
Konfirmasi Data Pengusaha Sawit, Petugas Pajak Lakukan Pemeriksaan
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jambi Telanaipura melaksanakan kunjungan kerja ke tempat kegiatan usaha wajib pajak yang berlokasi di Desa Bukti Baling, Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi pada 4 Juni 2024. Fungsional Pemeriksa Pajak dari KPP Pratama Jambi Telanaipura Cecep Hendra Wijaya mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk dalam rangka pemeriksaan lapangan terhadap wajib pajak yang bergerak […]
-
Pemprov Siapkan 4 Insentif untuk WP di Jateng, Ada Diskon Pajak 50%
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali memberikan insentif pajak daerah kepada masyarakat. Kepala UPPD Kabupaten Semarang Chairunnisa mengatakan insentif pajak daerah diberikan untuk membantu wajib pajak yang masih memiliki tunggakan. Terlebih, kini telah tersedia berbagai saluran untuk membayar pajak daerah seperti pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). “Selain melalui kantor Samsat, pembayaran […]
-
Rasio Efisiensi PPN Indonesia Masih Rendah, Bikin Pungutan Pajak Kurang Maksimal
Bank Dunia menilai rasio efisiensi atau C-efficiency pajak pertambahan nilai (PPN) Indonesia masih rendah, yakni sebesar 0,53 atau 0,17 poin, di bawah rata-rata negara kawasan. Padahal, menurut Bank Dunia rasio tersebut menunjukkan sistem pemungutan pajak yang sangat efisien. Rasio C-efficiency mengukur pengumpulan pajak aktual terhadap apa yang bisa diperoleh jika tarif standar PPN diterapkan pada seluruh konsumsi final dalam […]
WA only