NEWS
-
Terakhir 30 Juni 2024, Ini Bahaya Mengintai Jika Tak Padankan NIK-NPWP
Pemerintah mendorong para wajib pajak untuk segera memadankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sehagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum 31 Juni 2024. Jika tidak segera dipadankan, wajib pajak akan mengalami kendala jangka panjang terkait perpajakan. Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Suryo Utomo mengatakan bahwa pemadanan NIK-NPWP ini bakal digunakan sebagai nomor untuk bertransaksi dengan […]
-
Bank Dunia dorong efisiensi penerimaan pajak dan kualitas belanja
Bank Dunia (World Bank) merekomendasikan efisiensi penerimaan pajak untuk meningkatkan pendapatan negara dan efisiensi kualitas belanja negara. “Reformasi untuk meningkatkan mobilisasi pendapatan dalam negeri tetap menjadi prioritas utama,” kata ekonom senior di Bank Dunia Wael Mansour terkait Laporan Prospek Perekonomian Indonesia edisi Juni 2024 kepada media di Jakarta, Senin. Penerapan Undang-undang (UU) Harmonisasi Perpajakan akan […]
-
Penerimaan Pajak Kontraksi 8,4 Persen Hingga Mei 2024
JAKARTA, Pemerintah mencatat realisasi penerimaan pajak senilai Rp760,4 triliun hingga Mei 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penerimaan pajak ini mengalami kontraksi 8,4% (year on year/yoy). Capaian tersebut setara 38,2% dari target senilai Rp1.989 triliun. “Ini terutama perusahaan-perusahaan dengan harga komoditas atau perusahaan-perusahaan mining di Indonesia maupun CPO, mereka mengalami koreksi dari sisi kinerja […]
-
Setoran Pajak Ekonomi Digital Hampir Rp 25 Triliun
Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) telah mengantongi penerimaan pajak dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp 24,99 triliun hingga 31 Mei 2024. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) mendominasi setoran pajak dari sektor usaha ini. Dari sisi PMSE, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Dwi Astuti […]
-
Soal Defisit Fiskal & Utang, RI Lebih Baik dari China & AS
Pemerintah menegaskan arah kebijakan defisit fiskal Indonesia pada jangka menengah ditetapkan sebesar 2,29-2,82% terhadap PDB. Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan hal ini ditetapkan untuk mendukung APBN yang sehat dan berkelanjutan dari segi makro, yakni rasio pajak, keseimbangan primer kembali surplus dan rasio utang di bawah 40% dari PDB. Terbukti, pada 3 tahun terakhir, […]
WA only