NEWS
-
Cara Daftar NPWP Online Lewat HP Serta Dokumen yang Perlu Disiapkan
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah identitas yang wajib dimiliki oleh setiap wajib pajak di Indonesia. NPWP digunakan untuk mengurus berbagai keperluan perpajakan, mulai dari pembayaran pajak, pengajuan pinjaman hingga melamar pekerjaan. Tak perlu repot datang ke kantor pajak, sebab kini cara daftar NPWP bisa dilakukan secara online lewat HP. Cara buat NPWP online lewat […]
-
UU HKPD Berlaku, Uji Kir di Daerah Ini Gratis Mulai 2024
Dinas Perhubungan Kota Madiun tidak lagi mengenakan biaya atas uji kendaraan bermotor (uji kir) mulai Selasa (2/1/2024). Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Amari Widhiatmoko menjelaskan biaya uji kir dibebaskan seiring dengan diberlakukannya UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). “Penghapusan retribusi ini merupakan ketentuan dari pemerintah pusat. Bahwa, mulai […]
-
Paling Lambat 30 Juni 2024, Ini Cara Padankan NIK dengan NPWP
Implementasi penuh nomor induk kependudukan (NIK) menjadi nomor pokok wajib pajak (NPWP) dilakukan pada 1 Juli mendatang atau pada saat Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) alias core tax dijalankan. Wajib pajak diimbau untuk segera melakukan pemadanan paling lambat pada Minggu, 30 Juni 2024. “Implementasi penuh NIK sebagai NPWP saat sistem core tax betul-betul dilaksanakan,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak […]
-
6 Kementerian & Lembaga Penyumbang Cuan Bukan Pajak Paling Besar ke Negara
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hari ini menghadiri rapat panja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR, guna membahas Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan dalam RAPBN TA 2025. Dalam persamuhan itu, terungkap bahwa dari total 84 kementerian dan lembaga (K/L) ada enam K/K yang menyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNB) terbesar bagi negara. Siapa saja? Kepala […]
-
Pemprov DKI Bebaskan Pokok PBB-P2 100% untuk NJOP Hingga Rp 2 M
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024 terkait PBB-P2 dalam pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan atas pokok pajak dan/atau sanksi pajak serta fasilitas angsuran pembayaran pajak terutang. Peraturan ini bertujuan untuk membantu mengurangi beban wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya, juga untuk menjaga daya beli masyarakat, sehingga tujuan dalam menghimpun penerimaan […]
WA only