Mindblown: a blog about philosophy.
-
Mulai Desember, Perusahaan Kripto di Negara Ini Dapat Keringanan Pajak
toritas pajak Jepang, National Tax Agency (NTA) merevisi ketentuan pajak penghasilan sebagai salah satu upaya dalam memberikan keringanan bagi perusahaan kripto. NTA telah merevisi aturan pajak terkait dengan penerbitan mata uang kripto atau cryptocurrency. Dengan adanya amendemen peraturan, perusahaan kripto tidak lagi dikenakan pajak atas keuntungan yang belum terealisasikan. “Di bawah peraturan yang direvisi, perusahaan […]
-
Publik Masih Bayar Pajak Meski Muncul Kasus Rafael Alun
Survei Indikator Politik Indonesia mencatat publik masih membayar pajak dan tak terdampak kasus mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rafael Alun Trisambodo (RAT). DJP juga masih dipercaya publik. “Di antara yang tahu kasus, mayoritas tetap percaya DJP dalam mengelola hasil pajak, dan mayoritas juga percaya untuk tetap membayar kewajiban pajak, tapi ada gap yang […]
-
Setoran Pajak Daerah DKI Tumbuh 55 Persen, Begini Perinciannya
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta telah mengumpulkan penerimaan pajak dan retribusi daerah senilai Rp22,35 triliun hingga akhir Juni 2023 atau 43% dari target pada tahun ini sejumlah Rp52,23 triliun. Realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah tersebut tumbuh 55% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Realisasi penerimaan pajak dan retribusi yang dikumpulkan Bapenda hingga […]
-
Crazy Rich Menanjak Setoran Pajak Masih Mini
Populasi kalangan crazy rich di Indonesia semakin bertambah setiap tahun. Bahkan Indonesia masuk dalam tiga besar yang memiliki pertumbuhan ultra high net worth individual (UHNWI) alias crazy rich tercepat di kawasan Asia. Berdasarkan laporan The Wealth Report segmen Wealth Sizing Model yang diluncurkan Knight Frank Global, Indonesia bersama Singapura dan Malaysia memiliki pertumbuhan tercepat di […]
-
Soal Pajak dan Retribusi Daerah, Ini Ketentuan Peralihan di PP 35/2023
– PP 35/2023 turut memuat ketentuan mengenai penerimaan pajak provinsi yang dipungut berdasarkan peraturan daerah (perda) berdasarkan pada UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pada saat PP 35/2023 berlaku, yakni 16 Juni 2023, seluruh penerimaan pajak provinsi yang dipungut berdasarkan perda yang ditetapkan berdasarkan UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) tetap dibagihasilkan […]
Got any book recommendations?
WA only